Berita Terbaru Politisasi

Semua pihak seharusnya mengakhiri perdebatan terkait Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, menyampaikan putusannya. Putusan itu kukuhkan Prabowo-Gibran menang

Hakim MK mengatakan dalil bahwa kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Bawaslu itu adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengenang gedung lembaganya yang berada di Jalan M. H. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai saksi politik identitas.

Anggota Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea mengatakan tudingan yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggunakan bantuan sosial (bansos) untu

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis curiga bentuk pelaporan terhadap Ganjar bagian dari politisasi. Karena Ganjar yang inisiasi Hak Angket dari Pemilu 2024

Bawaslu mengingatkan masyarakat untuk melapor kepada lembaganya bila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu 2024, merespons tuntutan untuk mengusut politisasi bansos.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran mengenai isu bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilu, 14 Februari 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan pemerintah kepada rakyat miskin bukan Politisasi.

Pakar kesejahteraan sosial dari UI, Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema Bansos tak dicairkan jelang 14 Februari 2024 atau jelang pencoblosan Pemilu 2024.

Walau dinyatakan bersalah oleh pihak kampus, namun Melki tidak dilaporkan ke polisi.

Bantuan sosial atau bansos, akan digelontorkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagi capres nomor urut 1, Anies Baswedan, hal ini seperti terjadi politisasi bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu bantuan sosial (bansos) di awal tahun 2024 yang diduga bermuatan politik.