Curhat Jurnalis Asing Kala Bertugas di China
- Pixabay
Menurut laporan tersebut, mayoritas warga China menolak wawancara, dengan menyatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk berbicara dengan media asing atau memerlukan izin sebelumnya dari Partai Komunis China yang berkuasa.
Laporan tersebut menyoroti meningkatnya penindasan yang dilakukan Partai Komunis China terhadap suara-suara yang berbeda pendapat, dan mencatat adanya perubahan signifikan di mana sumber akademis, pegawai lembaga think tank, dan analis menolak wawancara, meminta anonimitas, atau tidak menanggapi sama sekali.
Laporan yang memberatkan tersebut menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, wawancara yang sebelumnya diberikan ditarik kembali setelah mendapat tekanan dari pihak berwenang, sehingga mengungkap taktik intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh PKC.
Ilustrasi warga China
- Pixabay
Laporan tersebut juga mencatat bahwa Beijing kini menganggap lebih banyak wilayah yang sensitif secara politik, menambah wilayah yang sebelumnya dikenal seperti Xinjiang dan Tibet di mana PKCÂ telah melakukan kekejaman hak asasi manusia terhadap etnis minoritas.Â
Media asing kesulitan mendapatkan visa jurnalis dan izin tinggal bagi reporternya. Laporan tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa banyak media menyoroti bahwa biro mereka kekurangan staf karena kebijakan-kebijakan Partai Komunis China yang bersifat menghalangi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa masalah ini sangat akut bagi media-media AS, karena hanya satu media yang berhasil memperoleh akreditasi pada tahun 2023 untuk menggantikan jurnalis yang mengundurkan diri, sementara media lainnya mengatakan bahwa mereka tidak dapat mendatangkan jurnalis pengganti atau menambah jurnalis karena permusuhan dari Partai Komunis China.
Berdasarkan temuannya, FCCC mendesak pihak berwenang China untuk melonggarkan pembatasan akreditasi dan mengizinkan lebih banyak jurnalis asing untuk melakukan perjalanan ke negara tersebut yang bertentangan dengan sensor yang dilakukan oleh PKC. Klub tersebut juga mendesak Beijing untuk menghentikan pemantauan terhadap jurnalis yang bekerja di China guna mengembangkan suasana yang lebih demokratis dan bebas untuk pemberitaan yang tidak memihak.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
Mobil Listrik dan Hybrid China Kena Aturan Baru, Berlaku April 2027
China memangkas pengembalian PPN ekspor mobil listrik dari 13 menjadi 9 persen mulai April 2027. Kebijakan ini menekan perang harga dan margin produsen otomotif.
