- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Merebaknya isu Tapera saat ini hingga menuai sorotan publik, membuat sejumlah warganet di dunia jagat maya memberikan reaksinya akan wacana tersebut dengan berbagai cara. Yaitu mulai dari memberikan ungkapan penolakan, kritikan hingga menyindir pemerintah.
Akun @ffikriawan menyebut tapera "Sebenernya tambahan pengeluaran rakyat." Ia mengungkapkan bahwa Tapera hanya menjadi beban baru bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang sebenarnya sudah memiliki rumah namun harus ikut tetap menjadi peserta Tapera.
Baca:Â Viral Cuitan Keluhan Warganet Soal Tapera: Jadi 'Tambahan Penderitaan Rakyat'
Ilustrasi media sosial.
- www.pixabay.com/LogoStudioHamburg
Janji Prabowo
Presiden terpilih hasil pilpres 2024, Prabowo Subianto mengaku tak tutup mata dan telinga dengan polemik program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Sejumlah kelompok, terutama kelompok buruh banyak menolak soal program yang mengharusnya pekerja membayar iuran 3 persen dari penghasilannya untuk Tapera.
"Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik," kata Prabowo ditanyai awak media di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.Â
Namun, Prabowo tidak menjelaskan solusi apa yang disiapkan. Ketum Gerindra itu juga tak menjawab saat ditanya apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan pemerintahannya pada periode 2024-2029 mendatang.
Baca:Â Janji Prabowo Cari Solusi Terbaik soal Polemik Tapera
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo dalam forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura, Sabtu, 1 Juni 2024 (sumber: Tim Media Prabowo)
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal soal polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki pun merespons keluhan beberapa masyarakat yang menolak kebijakan pemotongan gaji 3 persen untuk Tapera.
"Dengan kemarahan ini  (program Tapera) saya pikir saya menyesal betul," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 7 Juni 2024.Â
Pria yang akrab disapa pak Bas itu pun menilai bahwa implementasi untuk Tapera sejatinya tidaklah genting untuk diterapkan, sehingga implementasi kebijakan itu bisa ditunda.
"Menurut saya pribadi kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga," jelas Basuki. "Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp50 triliun," lanjutnya.