Polemik Mobil Baru untuk Pejabat
- Irwandi Arsyad - VIVA.co.id
VIVA – Rencana pemerintah membeli mobil dinas baru untuk kabinet Presiden Jokowi jilid II menuai pro dan kontra. Para politisi ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
Mereka yang menolak, di antaranya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Mobil dinas baru untuk pejabat dinilai tidak perlu karena pemborosan anggaran. Sementara Partai Gerindra kompak dengan PDIP, setuju dengan pengadaan mobil baru untuk para pembantu presiden.
Rencana mobil baru untuk pejabat ini jadi polemik yang tak kalah gaduh di tengah isu panas soal perebutan kursi menteri untuk kabinet baru, yang belum juga reda. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp150 miliar lebih untuk pengadaan mobil menteri dan pejabat negara lainnya.
Proses lelang pun sudah berlangsung. Dan disebut-disebut pemerintah sudah sepakat menyiapkan mobil baru yang harganya di atas Rp600 juta per unit.
Kritik tajam langsung dilontarkan politisi PKS. Partai yang memilih tetap menjadi oposisi ini menilai pengadaan mobil dinas baru bakal menggerus anggaran negara.
“Anggaran negara kita tidak sangat longgar. Halnya anggaran digunakan untuk hal-hal yang bersifat sangat mendesak dan sangat perlu,” kata politisi PKS, Hidayat Nur Wahid.
Dia yakin mobil dinas para pejabat negara dan menteri saat ini masih baik dan tetap bisa digunakan. Hidayat pun menyarankan anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk merealisasikan janji Presiden Jokowi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, seperti memberikan bea siswa, membangun sekolah dan perguruan tinggi dan hal-hal penting lainnya.
PDIP keberatan jika program ganti mobil untuk pejabat setingkat menteri dianggap pemborosan. Bagi politisi dari partai yang dijanjikan bakal dapat jatah kursi menteri terbanyak itu, sudah sepatutnya para menteri mendapat fasilitas jabatan yang memadai.
“Tidak tepat apabila dikaitkan dengan pemborosan, dibandingkan dengan penggunaan-penggunaan yang diperlukan, apalagi untuk kepala negara maupun anggota kabinet. Jadi perbandingan tersebut tentunya tidak bisa apple-to-apple. Tidak bisa kita lihat bagaimana suatu kegiatan apakah boros atau tidak boros. Tentunya kita harus melihat ini kebutuhannya untuk apa,” kata Nusyirwan, Ketua DPP PDI Perjuangan.
