Bersatu Lawan Nekolim Neoliberalisme Penjajah NKRI di 2017
- ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Di bidang politik, Jaringan '98 menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk terus menjaga kebebasan berpendapat dan berorganisasi sesuai cita-cita UUD 1945 dan reformasi 1998. Dimana Presiden Jokowi adalah salah satu hasil dari proses demokrasi tersebut. Selain itu, penggunaan hukuman maksimal berupa hukuman mati dan pemiskinan koruptor dapat menjadi kebijakan baku Pemerintah melalui aparat penegak hukum, guna meminimalisir korupsi yang terbukti terus meningkat. Terkait evaluasi Kabinet Kerja, Jaringan '98 menghormati hak prerogatif Presiden untuk mencopot dan mengganti beberapa menteri abal-abal, asal bapak senang dan pro asing tak nasionalistik.
"Buat apa dipertahankan menteri abal-abal, ABS, dan pro asing kalau hanya semakin mengkhianati Presiden Jokowi dan menghancurkan NKRI tercinta? Kalau apa-apa harus nunggu presiden memutuskan baru bertindak, atau kebobolan dulu baru bergerak, ya mending dicopot saja. Lebih baik presiden mengajak masuk kabinet para anak bangsa yang teruji rekam jejaknya, nasionalistik, cerdas dan inovatif. Kami yakin, bila kabinet diisi personil yang mumpuni, semua janji Pilpres 2014 akan terwujud. 2017 harus menjadi tahun kebangkitan bangsa Indonesia. Eling lan waspada. Ayo bersatu lawan nekolim neoliberalisme penjajah NKRI!" pungkas Ricky Tamba. (Tulisan ini dikirim oleh Ricky Tamba, Jaringan ’98)
Kemenkeu Raih Opini WTP ke-15 secara Berturut-turut dari BPK, Begini Kata Purbaya
Purbaya soal Kemenkeu raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut.
