Krisis Karakter di Dunia Pendidikan
- Pixabay/Public domain pictures
VIVA.co.id – Di Indonesia, dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita dewasa ini makin mendorong semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semagat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015. Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.
Balitbang Kemendiknas telah menyusun grand design pendidikan karakter (2010). Di sana dijelaskan bahwa secara psikologis dan social cultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.
Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (spiritual and emotional development) , olah pikir (intellectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity development).
Dalam catatan tambahannya dijelaskan bahwa ada lima nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal yang dikembangkan di setiap sekolah. Yaitu nyaman, jujur, peduli, cerdas, dan tangguh/kerjakeras. Sekolah dan guru dapat menambah atau pun mengurangi 18 nilai-nilai yang telah terincikan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah.
Ketika tujuan pendidikan Indonesia adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa. Tetapi justru banyak kebijakan dalam dinamika dunia pendidikan justru kontradiktif. Misalnya, aktivitas yang mengarah pada liberalisasi perilaku difasilitasi sementara kegiatan rohis dan keagamaan dicurigai bahkan dilarang. Konten pelajaran yang mengarah pada pemahaman Islam kafah dihilangkan, sementara konten liberal dan merusak moral secara vulgar dibiarkan.
Upaya pembungkaman rohis dan aktivis dakwah di sekolah, pesantren dan masjid kampus dilakukan secara masif, sementara kegiatan-kegiatan hedonis disemarakkan. Terlebih lagi, sebenarnya akar persoalan adalah karena sekulerisme yang menggurita. Sebaik apapun orangnya, sesantun apapun perilaku pelaksana Negeri ini, bila rusak sistemnya maka mereka tidak akan mampu mengubah wajah bangsa.
Penerapan sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis sesungguhnya merupakan masalah dasar munculnya berbagai persoalan. Termasuk di dalamnya yang terkait dengan karakter manusia dan aturan yang dibuatnya. Berbagai tindakan buruk manusia lahir dari cara pandang terhadap kehidupan dan adanya aturan yang lahir dari cara pandang tersebut.
