Berikan Langkah Hukum Ini untuk Sang Pengganggu Rumah Tangga

Ilustrasi perselingkuhan
Sumber :

VIVA.co.id – Kata-kata perceraian sudah tak asing lagi di telinga warga Indonesia. Karena kasus ini semakin meningkat setiap tahunnya. Selingkuh yang diawali dengan hal-hal kecil pun menjadi alasan perceraian yang paling umum. Bahkan tak sedikit orang yang mendapati pesan-pesan mesra di dalam telepon genggam yang dimiliki oleh pasangannya. Siapa lagi kalau bukan dari si pengganggu rumah tangga.

img_title Pergilah Dinda Cintaku

Anda yang mengalami ini pasti memiliki banyak reaksi. Antara deg-degan, bingung, dan marah. Jangan panik dulu, berikut langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Anda. Pertama Anda harus memahami terlebih dulu bahwa di Indonesia cara kekeluargaan menjadi cara utama dalam menyelesaikan suatu masalah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Akan banyak sekali tinjauan yang harus dilakukan apabila hendak menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Karena pada prinsipnya hukum pidana adalah ultimatum remidium. Yang artinya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah semua upaya lain sudah coba ditempuh.

img_title Tanggung Jawab dan Rekonsiliasi Masyarakat Lumban Dolok

Tentu, dalam menghadapi hal tersebut yang terlintas langsung di benak Anda adalah apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan? Terlebih timbul adanya kerugian dalam rumah tangga Anda. Sebelumnya perlu diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Penjelasan lebih lanjut soal putusan MK ini dapat Anda simak.

MK cabut aturan delik perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga Pasal 335 KUHP selengkapnya berbunyi: 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah; Ke-1: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ke-2: Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

img_title Jokowi Diminta Lerai Konflik Ketua Pramuka dengan Menpora

2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Jadi, pasal ini mensyaratkan adanya pemenuhan atas unsur “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka pembuktian atas pasal ini dapat terpenuhi. Harus ditinjau dengan cermat apakah pesan yang akan digunakan sebagai bukti memenuhi unsur-unsur tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut