Kondisi Perekonomian Semakin Tidak Stabil
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
Masalah perekonomian yang sampai saat ini sangat memprihatinkan bukan hanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, melainkan kinerja Pemerintah yang tidak maksimal. Ditambah ketidakbijaksanaan Pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Seperti halnya pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dibanding mengalokasikan dananya untuk kalangan kelas bawah.
Kesalahan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia tidak lain karena Pemerintah menerima sarah-saran dari para ekonom yang menyesatkan. Termasuk dari lembaga keuangan dunia. Melemahnya nilai tukar rupiah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai akan terus terseok dan melambat. Meskipun diprediksi tidak akan sedemikian parah, Pemerintah diminta agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi.
Untuk menanggulangi terjadinya krisis ekonomi, seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan lagi orang-orang yang berada di kelas bawah. Seharusnya Pemerintah membuka sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat penyuluhan ataupun pelatihan-pelatihan yang membuat orang mendapatkan keterampilan. Dan juga seharusnya semua pihak harus lebih kreatif dalam menangkap peluang di masa krisis. Antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
Selain itu, Pemerintah seharusnya juga lebih tegas lagi dalam mengelola permasalahan pengangguran. Seperti yang terjadi bahwa banyaknya lapangan pekerjaan yang diisi oleh orang-orang asing, sehingga masyarakat Indonesia hanya memiliki kesempatan yang sedikit karena perusahaan-perusahaan lebih minat kepada orang-orang asing yang mungkin pengetahuannya lebih luas.
Oleh karena itu, untuk keluar dari dilema ini, Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin. Hal-hal inilah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan. (Tulisan ini dikirim oleh Malahayati, mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta)
Kemenkeu Raih Opini WTP ke-15 secara Berturut-turut dari BPK, Begini Kata Purbaya
Purbaya soal Kemenkeu raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut.
