Menyelamatkan Jokowi, Projo Harus Jadi Parpol
Mendukung tidak cukup dengan hanya mengantarkan Jokowi ke kursi presiden dan berpendapat di media. Projo harusnya bisa bermain lebih elegan di parlemen maupun pemerintahan. Projo harus paham bahwa peluang Jokowi menjadi ketua umum parpol hanya bila Projo menjadi parpol.
Sementara, untuk menjadi ketua umum parpol di tubuh PDIP sekalipun. akan sulit bagi Jokowi. Mengingat tradisi PDIP, dan masih banyaknya elite PDIP yang berpotensi. Langkah penyelamatan terhadap Jokowi, hanya dapat dilakukan bila Projo menjadi parpol. Sebuah parpol yang modern dan telah membuktikan kinerjanya di Pilpres 2014, tapi mandul setelah Jokowi terpilih sebagai presiden.
Projo harus dapat melihat peluang dan potensi diri, bukan malah sebaliknya. Perubahan Projo menjadi parpol adalah keharusan yang tak boleh ditunda lagi. Sejak 2015, wacana menjadi parpol belum juga mampu direalisasikan. Seolah Projo benar-benar ormas dari PDIP bukan ormas independen.
Projo harus mencontoh keberanian Nasdem yang berubah menjadi partai. Projo juga harus mencontoh PSI yang diisi politisi muda tanpa pengalaman politik, akan tetapi lebih berani dari Projo. Padahal Projo lebih dahulu ada dibandingkan PSI. Akan tetapi Projo tak memiliki mental petarung sebagaimana PSI.
Projo bahkan belum mampu mensejajarkan diri dengan Teman Ahok yang sangat populer, walaupun dikomandoi anak-anak muda. Wajar, bila Jokowi dalam Rakernas mengarahkan Projo untuk kerja politik. Jokowi tak ingin Projo stagnan sebagaimana selama ini yang terjadi.
Projo harus segera berbenah dan menyelamatkan Jokowi pada Pilpres 2019. Kemenangan Jokowi yang sudah pasti itu harus diwujudkan pula dengan kemenangan sejarah dalam pemerintahan. Projo harus menjadi parpol dan segera selamatkan Jokowi dari P=oarpol yang selama ini hanya menjadikannya sebagai ATM maupun petugas Parpol. (Tulisan ini dikirim oleh Zakiyamani, Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam/JIMI)
Kemenkeu Raih Opini WTP ke-15 secara Berturut-turut dari BPK, Begini Kata Purbaya
Purbaya soal Kemenkeu raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut.
