Jenis Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya
- REUTERS/Beawiharta
Sayangnya, ada kekeliruan dalam pengelolaan kekayaan alam kita tersebut. Indikatornya apa? Salah satunya, yaitu APBN kita lebih dari 60 persen berasal dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyatnya sendiri. Hampir di semua aspek, pajak diberlakukan oleh pemerintah. Mulai dari pajak bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan, pajak makanan, sampai orang yang ingin mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan pun dikenai pajak. Pertanyaan besarnya, kemanakah hasil pengelolaan kekayaan alam kita yang melimpah ruah tersebut?
Idealnya, APBN Indonesia berasal dari hasil pengelolaan SDA ditambah dari sumber lain (terlepas dari pajak). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh menteri ESDM, pemerintah melalui Pertamina hanya mengelola sekitar 8 persen dari kekayaan alam minyak yang ada di Indonesia. Sedang, 92 persen lainnya dikelola oleh swasta (asing) seperti Chevron, Shell, Petronas, Petro Cina, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapa pun.
Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, melainkan kepada perusahaan asing. Lihat saja, UU Mineral, UU Migas, UU yang mengatur masuknya modal asing, dan kebijakan lain, sangat sarat dengan kepentingan asing. Sangat wajar, bila problem kemiskinan sulit untuk diatasi.
Sudahlah banyak korupsi di negara kita, ditambah lagi kekayaan alam yang begitu banyak itu diserahkan kepada asing, semua menjadi pelengkap penderitaan rakyat miskin. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena akan mengancam keutuhan negara.
Oleh karena itu, untuk jenis kemiskinan struktural ini diperlukan sinergitas dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Termasuk salah satu di dalamnya peran aktif mahasiswa agar mengeluarkan kebijakan yang pro pada rakyat. Sehingga problematika kemiskinan dapat diatasi dengan efektif dan efisien. (Tulisan ini dikirim oleh Alghi Fari Smith, Pangkalpinang)