Muruah PDIP Meredup Kembali di Pilkada Jatim dan Jabar
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Jangan sampai keputusan mengusung calon Gubernur di Jawa Barat, lanjut dia, justru mengecewakan kader dan basis akar rumput dari PDIP seperti yang terjadi di Jatim, karena tak mengajukan kadernya sendiri. Alumnus FISIP Unair tersebut menjelaskan, dengan jumlah tertinggi yakni 20 kursi di DPRD Provinsi Jabar, sangat aneh jika pimpinan PDIP justru tak mengajukan sendiri kadernya maju sebagai calon gubernur Jabar.
Siapapun calon yang diajukan PDIP dalam laga di Jabar tentu menjadi hak prerogatif dari pimpinan partai. Namun harus diingat, salah satu fungsi partai politik yang tak bisa diabaikan adalah melakukan kaderisasi.
"Untuk apa kaderisasi dilakukan oleh partai jika calon pimpinan daerah yang diajukan tak mempertimbangkan aspek kualifikasi sebagai hasil kaderisasi? Hanya mempertimbangkan aspek popularitas semata, tanpa pertimbangan tujuan berpartai sebagai partai kader,” kritik pengamat politik yang menyelesaikan magister pascasarjana di UI.
Terkait angka elektabilitas yang tinggi, yang jadi pertimbangan dalam memutuskan pasangan calon kepala daerah, dia mengingatkan, baik Anies Baswedan maupun Joko Widodo saat maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, justru berangkat dengan basis elektabilitas yang sangat rendah dibanding calon penantangnya.
"Karena itu, untuk menjaga muruah sebagai partai kader sekaligus untuk merawat basis konstituen dari PDIP, sangat menarik jika pimpinan PDIP mempertimbangkan mengajukan kadernya sendiri maju menantang Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar," pungkas Ziyad Falahi. (Tulisan ini dikirim oleh Ricky Tamba)
Elektabilitas PDIP Disalip Gerindra di Survei Litbang Kompas, Begini Respons Hasto
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto merespons santai elektabilitas partainya yang disalip oleh Partai Gerindra dalam survei Litbang Kompas.
