Sebuah Refleksi di Hari Anti Korupsi Internasional
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA – Tulisan ini sebagai sumbangsih untuk memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, dan tentunya dilihat dari perspektif penulis yang masih merupakan seorang pemula. Korupsi bukan hanya menjadi permasalahan yang dihadapi di negara berkembang. Bahkan negara maju sekalipun juga kewalahan, dan menganggap bahwa korupsi merupakan masalah yang rumit dan sulit untuk diatasi.
Korupsi diibaratkan sebagai virus yang membawa penyakit menular yang sulit untuk disembuhkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI) dengan menggunakan indikator yang dikenal dengan nama Corruption Perception Index (CPI) dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan peringkat.
Yaitu pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang masing-masing menempati peringkat 118, 114, 107 dan 88. Namun, data survei terakhir yang dikeluarkan oleh TI, pada awal tahun 2017 kemarin Indonesia mengalami penurunan peringkat dari peringkat 88 pada tahun 2015 menjadi peringkat 90 dari 178 negara pada tahun 2016.
Dari survei tersebut, negara yang terbaik dalam penanganan korupsi masih dipegang oleh negara Denmark, yang pada lima tahun terakhir selalu menduduki peringkat satu. Sementara itu pada tahun 2017, survei Transparency International yang dilaksanakan di 12 kota di Indonesia dengan total responden sebanyak 1200 orang, menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi yang menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku usaha.
Dari hasil survei tersebut, Jakarta Utara dinobatkan sebagai kota paling bersih dari korupsi dengan nilai 73,9. Yang disusul oleh Pontianak dan kota Pekanbaru. Sementara itu, kota Medan menempati kota yang paling korup dengan nilai 37,4.
Hasil survei juga menyebutkan, bahwa kota dengan persentase suap tertinggi ditempati oleh Bandung, yaitu sebesar 10,8 persen dari total biaya produksi. Di samping itu, dari perspektif pengusaha, sebanyak 17 persen pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.
Sementara itu, kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1,8 persen dari total biaya produksi. Sedangkan, sektor lapangan usaha yang dinilai paling tinggi potensi suapnya adalah air minum, perbankan dan kelistrikan.
Sebenarnya, telah banyak teori yang diajukan dan dibahas dalam bangku sekolah maupun perkuliahan yang hanya menjadi sekadar wacana tanpa diikuti aksi nyata. Kita butuh tindakan-tindakan inovatif untuk dapat mengentaskan korupsi tersebut.
Misalnya seperti yang dilakukan oleh negara Denmark yang telah menempatkan KPK di setiap instansi pemerintahannya. Di Denmark, KPK tidak terpusat seperti yang ada di Indonesia. Sehingga KPK lebih leluasa dalam melakukan pencegahan dan pengawasan setiap tindakan korupsi yang akan terjadi.
Pendidikan juga berperan sangat penting dalam pencegahan korupsi pada suatu negara. Seperti negara Finlandia yang selalu menduduki posisi lima besar dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh TI. Di mana 100 persen masyarakat Finlandia telah melek huruf. Sehingga menyebabkan warga Finlandia menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban yang dimiliki. Keterlibatan dalam melakukan review atas kebijakan pemerintah tentunya juga akan semakin kuat.
Kesadaran warga akan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar menjadi lebih baik dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki. Sehingga orang-orang yang akan melakukan korupsi akan berpikir dua kali karena pengawasan dari sekitarnya sendiri sangatlah ketat. (Tulisan ini dikirim oleh Masrul Ikhsan, Riau)
