Politik Pencitraan, antara Pemberi dan Penerima Janji

Ilustrasi/Penolakan praktik politik uang atau money politic.
Ilustrasi/Penolakan praktik politik uang atau money politic.
Sumber :
  • Antara/ Eric Ireng

VIVA – Sebagian masyarakat akhir-akhir ini mulai mengetuk kembali pembicaraan hangat seputar parlemen. Pembahasan itu dimulai dari strategi mempromosikan calon wakil rakyatnya, sampai pada pemujaan calon wakil rakyat. Bahkan, sebagian dari mereka bernostalgia pada masa lalu yang membanggakan.

Sementara itu, di sisi lain para calon wakil rakyat pun ikut mempromosikan dirinya sendiri. Mereka mulai menebar janji-janji, yang menurut asumsi masyarakat itu hanyalah janji yang mencederai nilai kejujuran dan kebenaran. Tebaran pesona dan kelincahan kata-kata mereka bagaikan harumnya minyak kasturi berlabel palsu yang tanpa berbekas tertiup angin.

Figur-figur calon wakil rakyat yang bermunculan mempunyai banyak karakter. Mulai dari karakter orang suci, sampai pada karakter pembela masyarakat. Sehingga masyarakat pun merasa kebingungan untuk memilih siapa yang nantinya pantas diberikan amanah untuk mewakili rakyat di parlemen.

Politik pencitraan saat ini adalah modal utama untuk mempromosikan dirinya sebagai seorang calon pemimpin yang suci, arif, dan bijaksana tanpa harus kehilangan identitas dirinya. Sehingga penulis meminjam istilah Dr.Yasraf Amir Piliang dengan sebutan Transpolitika.

Menurut hemat penulis, politik pencitraan seperti ini mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Penulis pun sepakat dengan Alm. KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur yang memberikan pelajaran besar bagi bangsa ini dengan mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting dari politik adalah kemanusiaan.

Kalau politik sudah membabi buta dan mencederai nilai kemanusiaan, sudah tentu akan melahirkan pemimpin yang tidak ikhlas dalam membangun negerinya sendiri. Sehingga meski bertahun-tahun, bahkan berabad-abad kita berkomitmen selalu menjalankan sistem demokrasi Pancasila yang dititipkan Presiden Soekarno, namun kemaslahatan dan kesejahteraan umat jauh dari makna yang sesungguhnya.

Padahal, pada prinsipnya sistem demokrasi Pancasila adalah sebagai alat yang mengantarkan kita pada satu tujuan mulia yakni kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Sehingga masyarakat bisa merasakan hidup  yang lebih sejahtera, bermartabat, dan mandiri dari waktu ke waktu. Tapi kenyataannya tak memberi efek tindakan demokrasi sama sekali.