Krisis Hormuz - Panama, dan Protokol Hemat Energi
- Dok. Bakom RI
Selain itu, sikap Indonesia harus tercermin dalam penguatan hilirisasi serta substitusi impor guna mengurangi kerentanan terhadap disrupsi maritim yang terjadi. Gangguan logistik di Panama adalah sinyal bagi industri nasional untuk berhenti bergantung pada komponen impor dan mulai membangun ekosistem manufaktur mandiri. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi industri yang mampu menciptakan komponen substitusi guna memperkuat struktur ekonomi dalam negeri.
Ini merupakan momentum tepat untuk mengalihkan orientasi pasar ke dalam negeri dan memperkuat keterkaitan antar-industri domestik yang jauh lebih mandiri. Krisis Selat Hormuz dan Terusan Panama adalah fakta maritim di luar kendali kita, namun dampaknya terhadap ekonomi nasional dapat diprediksi. Langkah "Puasa Energi" merupakan kebutuhan teknis untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang sangat ekstrem.
Keberhasilan mitigasi krisis sangat bergantung pada kedisiplinan aparat negara menjalankan protokol efisiensi energi tanpa adanya pengecualian bagi siapapun di birokrasi. Penekanan konsumsi energi non-produktif serta penguatan kemandirian energi berbasis komoditas lokal akan meminimalisir dampak inflasi sekaligus menjaga jalur pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Efisiensi serta ketegasan sikap merupakan kebijakan paling efektif menghadapi disrupsi maritim demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)
Iran Tidak Akan Buka Kembali Selat Hormuz Selama Trump dan Netanyahu Masih Berkuasa
Iran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz selama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berkuasa
