TNI Tidak Bisa Berdagang, Cina Tidak Bisa Masuk Tentara, Salah Siapa?
- vstory
VIVA - Masih seputar Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hari Selasa (22/9), saya merapat ke markas Kodam Jaya. Membayangkan markas kodam itu, bayangkan DKI ada 5 walikota ditambah bupati dan walikota di Tangerang Banten. Kira-kira ada 10 kodim dan korem. Pasukan sekitar 5.000 tentara di Rindam, Batalyon, Kodim, Koramil termasuk Babinsa.
Betapa luar biasa besar tanggung jawabnya. Tapi, begitu selesai pensiun, semuanya dilepaskan. Tidak ada satu pun tentara menjadi ajudan, aspri, apapun. Masalahnya, ada seratus dua ratus jenderal bintang Satu di TNI sampai dengan bintang tiga pensiun setiap tahun. Setiap minggu ada 4-5 orang purnawiran.
Masalahnya, dunia TNI tidak boleh memiliki saham di swasta. Ok, begitu pensiun, mereka pun gagap. Mau usaha, usaha apa? Mau kenalan, ke siapa? Sebaliknya, di dunia swasta sekarang tiarap. Biaya upah cukup sampai dengan bulan Oktober 2020 setelah itu is dead.
Pertanyaannya, kenapa kedua belah pihak tidak ketemu?
Yah, lebih mudah menjahit celana jeans bolong daripada memecah steroptypes bahwa pedagang itu Cina.
Yang pintar cari duit, Cina. Yang jago dagang, jago usaha, Cina. Hah
Itu sama dengan Anda tanya, cantik mana Sophia Loren dibanding markonah.
Sama dengan asumsi, jenderal bintang empat orang Jawa. Ayo.
Bagaimana caranya memecah stereotypes bahwa pengusaha pun kalah cepat berpikir dan bertindak dibanding dengan pamen. Mau dicoba? (Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM, Alumni IPB Teknologi Pangan, dan Magister Manajemen Universitas Indonesia Lulus 1989)
Amicus Curiae Cuma Terakhir untuk Bentuk Opini dan Pengaruhi Hakim MK, Menurut Pengamat
Pengamat politik meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan tidak akan memengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara sengketa Pilpres 2024.
