(K)etimpangan dan Recovery(K)
- vstory
Kesenjangan ekonomi setelah krisis ekonomi seringkali meningkat sebagai akibat perbedaan sumber daya yang menjadi modal pemulihan. Sumberdaya tersebut dapat berupa permodalan, keterampilan maupun akses terhadap teknologi informasi. Khusus akses dan penguasaan teknologi informasi, saat ini sumber daya ini seakan menjadi kunci menerobos celah sempit akibat pembatasan sosial.
Pengusaha yang lebih kreatif dengan penyesuaian transaksi melalui media daring dan modifikasi produk akan mampu bertahan di tengah himpitan rendahnya daya beli yang dimiliki konsumen. Dari aspek sumber permodalan, perusahaan besar dan sektor publik diprediksi cenderung cepat pulih karena kemudahan dalam mengakses paket-paket stimulus dari pemerintah, sementara itu sektor bermodal kecil (UMKM) cenderung jauh tertinggal di belakang.
Meminimalisir Dampak
Recovery memang harus dikejar secepatnya agar daya beli masyarakat segera meningkat. Namun demikian, pemerintah perlu melangkah lebih rapi dalam mengambil kebijakan agar pemulihan ekonomi berbentuk K tidak harus terjadi. Kebijakan yang pro poor perlu dikedepankan untuk menjamin keadilan bagi semua.
Beberapa kebijakan pro poor yang relevan dilakukan saat ini diantaranya mengusahakan masuknya investasi-investasi asing yang bersifat padat karya agar serapan tenaga kerja bisa optimal. Selain itu, relaksasi pajak dan stimulus ekonomi pada UMKM masih harus dilakukan agar durasi pemulihan ekonomi usaha kerakyatan ini menjadi lebih singkat.
Meskipun Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya hampir semua sektor ekonomi, namun pemerintah harus berpegang pada salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yaitu no one left behind atau tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal dari proses pembangunan. Ada tanggung jawab moral untuk memperjuangkan masyarakat ekonomi lemah, agar segera bangkit memperbaiki kehidupannya. (Penulis: Eri Kuntoro, SST, MSi, Statistisi Ahli BPS Kabupaten Bantul)
Kemenkeu Raih Opini WTP ke-15 secara Berturut-turut dari BPK, Begini Kata Purbaya
Purbaya soal Kemenkeu raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, atas Laporan Keuangan Tahun 2025, dan menjadi opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut.
