Perguruan Tinggi dan Peradaban Bangsa

Ilustrasi toleransi.
Sumber :
  • vstory

Tuntutan untuk mengejar kepangkatan, dan juga peringkat universitas tidak hanya berakibat kualitas penelitian kita yang sangat rendah, namun demikian banyak dosen dan akademisi yang terjebak dalam praktik plagiarisme. Jangankan perguruan tinggi akan bertindak menyejahterakan rakyat dan memajukan peradaban, sementara sumberdaya yang ada di perguruan tinggi tersebut ternyata tidak cukup bisa dikatakan memiliki peradaban yang tinggi.

img_title Prabowo: Indonesia Itu Bangsa yang Bersatu dan Gotong Royong

Maraknya plagiarisme tidak hanya mencederai citra perguruan tinggi sebagai gudangnya intelektual, namun patut dipertanyakan di mana implementasi Pancasila di perguruan tinggi. Plagiarisme tergolong tindak korupsi, dan ini adalah penyakit laten dari tahun ke tahun. Plagiarisme dan tindakan semacam yang memalukan adalah cerminan dari masyarakat dengan peradaban yang sangat rendah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Maka sebenarnya yang perlu dibangun lebih dahulu adalah manusia-manusia yang menjadi pengelola perguruan tinggi tersebut. Pancasila selama ini belum menjiwai segala tindakan kita dalam berbangsa dan bernegara. Meningkatnya tindak korupsi, dan makin kuatnya gerakan intoleransi menandakan bahwa gembar-gembor dengan mencatut nama Pancasila yang selama ini terjadi, ternyata adalah sebatas slogan tanpa makna.

img_title Istana Bilang Prabowo Ajak Guru Besar hingga Akademisi Tuntaskan Persoalan Bangsa

Di era Orde Baru barangkali perdebatan ideologi tidak semarak hari ini. Plus-minus kedudukan Pancasila di era Orde Baru menjadi ukuran kita saat ini. Memang selama Orde Baru berkuasa orang dipaksa untuk mengatakan bahwa Pancasila yang paling benar. Lalu, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa Pancasila itu adalah idologi paling benar jika tidak ada ideologi lain sebagai pembandingnya. Kala itu orang dilarang untuk membaca ideologi lain, terutama komunisme. Membaca novel yang pengarangnya terindikasi terlibat dalam gerakan komunis saja tidak boleh.

Dengan dicabutnya Pancasila sebagai asas tunggal berdasarkan TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998, banyak orang melakukan pengembaraan ideologi. Partai politik tidak harus mencantumkan pancasila sebagai satu-satunya asas. Karenanya, maka terjadi pergulatan antar ideologi. Kondisi ini persis ketika zaman pra-kemerdekaan. Negara Indonesia yang akan berdiri itu akan diisi dengan landasan ideologi apa.

img_title Prabowo Minta Akademisi Bantu Cari Solusi Selesaikan Masalah Bangsa

Cita-cita mulia reformasi dengan harapan Indonesia baru yang makin sejahtera dengan persatuan yang kuat, namun yang terjadi tidak seperti yang diinginkan bersama. Sektarianisme meningkat, persatuan kita terancam, dan pertarungan ideologi makin tajam. Reformasi menghasilkan eforia kebebasan yang menurut banyak orang dinilai kebablasan. Setelah di masa lalu masyarakat merasa muak karena selalu dicekoki dengan Pedoman Penghayatan Pancasila (P4), lalu ketika lepas dari belenggu tersebut banyak orang melakukan pengembaraan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut