- vstory
VIVA - Pemerintah akan membuka fitur PeduliLindungi di aplikasi lain mulai Oktober 2021 mendatang.
Beberapa platform digital lain yang bisa mengakses fungsi tersebut antara lain Gojek, Grab, Traveloka, Dana, Cinema XXI, Link Aja, Tiket, Tokopedia hingga Jaki milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kementerian Kesehatan beralasan saat ini masyarakat kerap kesulitan mengunduh PeduliLindungi. Oleh sebab itu, fitur yang ada di aplikasi kesehatan tersebut akan dibuka pada platform digital lain.
Apa konsekwensi dari PeduliLindungi?
Apps Peduli Lindungi satu satunya yang secara online otomatis menyalakan akses HP anda terlacak mobilitas anda kemana saja.
Anda terlacak mobilitas nya berapa jauh anda kemana, berapa jumlahnya commuter bogor jakarta, berapa commuter Ciledug Jakarta berapa jumlahnya penduduk outer jakarta, berapa jumlahnya total penduduk urban, Berapa penghasilan disposable untuk makan dan shopping.
Termasuk melacak kriminal, dengan siapa partai tertentu bertemu. Dan langsung dilacak adanya posisi PNS di mall bertemu siapa secara online diketahui.
Akibatnya apa?
Pemerintah bisa denda online, tabungan anda di emoney market secara umum terlacak. Termasuk identitas belanja anda.
Misalnya ada buron kabur, ternyata Istrinya beli online tas Branded, langsung tercium transaksi TPPU.
Sekaligus praktek emoney akan diberlakukan
Dengan demikian, bansos tunai akan bisa didistribusi secara emoney, dan implementasi emoney ini akan meresap ke seluruh pelosok RI terutama yang tidak memahami bank.
GDP Indonesia akan menyusul Germany karena dengan penetrasi emoney Indonesia bisa menyalip transaksi keuangan negara dengan masuknya perputaran uang emoney ke daerah pedesaan.
Dampak kongkret lainnya bisa berikan insentif subsidi pupuk didistribusi ke petani desa. (Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM., Lulusan Universitas Indonesia)
Amicus Curiae Cuma Terakhir untuk Bentuk Opini dan Pengaruhi Hakim MK, Menurut Pengamat
Pengamat politik meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan tidak akan memengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara sengketa Pilpres 2024.
