- vstory
VIVA – Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam yang melimpah. Di samping kekayaan alam, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini terlihat dari kondisi bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Sehingga, saat ini jumlah penduduk usia produktif Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif.
Namun, kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia tak lantas membawa Indonesia menikmati kekayaannya. Alih-alih menjadi negara maju, Indonesia bahkan diumumkan mengalami penurunan kelas menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah oleh situs resmi Bank Dunia pada Juli 2021 lalu. Meskipun di tahun 2021 Indonesia telah menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, angka ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia.
Tidak hanya itu, di tengah berbagai kelimpahan sumber daya manusia, Indonesia masih harus mendatangkan tenaga kerja asing untuk dapat mengelola sumber daya alamnya. Meskipun jumlah tenaga kerja asing terus menurun, data Kementerian Ketenagakerjaan per Mei 2021 menyebutkan bahwa total tenaga kerja asing yang ada di Indonesia masih mencapai 95.058 orang.
Minimnya Kualitas Tenaga Kerja Indonesia
Tentu saja ada yang salah dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Hingga kini, Indonesia masih dikenal sebagai negara pengekspor kekayaan alam dan malah menjadi pengimpor barang jadi. Salah satunya adalah barang plastik yang menjadi barang keempat yang paling banyak di impor Indonesia pada April 2021 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor barang plastik bahkan mencapai US$ 957 juta. Hal ini menunjukkan betapa Indonesia masih belum mampu secara mandiri mengelola kekayaan alam yang dimiliki.
Data BPS pada Agustus 2021 juga menyebutkan bahwa 55,5% tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Mereka yang mampu menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, hanya mencapai 12,8%. Sebuah kondisi yang cukup miris, sebab kita tahu pendidikan tenaga kerja tentu akan membawa kualitas pekerjaan yang baik. Jika memperhatikan kondisi ini, tak heran jika Indonesia masih akan terus menjadi negara pengimpor barang jadi.
Pendidikan harus merata
Meningkatkan kualitas pendidikan menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia. Pendidikan memang tidak secara instan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun pendidikan adalah satu-satunya investasi yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di masa depan.
Pemerintah dengan nyata terus mengupayakan pendidikan sebagai investasi dari pembangunan. Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah merealisasikan anggaran pendidikan dalam tren yang terus meningkat. Sebagai contoh, realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2010 ada sebesar Rp 216,72 triliun. Angka ini terus meningkat menjadi Rp 473,66 triliun pada 2020, dan menjadi Rp 541,7 triliun pada tahun 2022 ini.
Sayangnya, pendidikan sebagai hak asasi belum dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Meskipun pemerintah telah merealisasikan anggaran pendidikan dalam tren yang terus meningkat, kondisi ini hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah tertentu. Terlihat dari bagaimana Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat di Pulau Jawa dan Sumatera yang jauh berbeda dengan APM SMA/sederajat bagi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Fasilitas perguruan tinggi berkualitas juga tidak hadir secara merata. Secara jelas, kampus-kampus besar dengan sokongan fasilitas yang baik hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan sebagian Pulau Sumatera.
Pendidikan harus menjadi hak asasi seluruh penduduk Indonesia. Bukan hanya privilege bagi penduduk Pulau Jawa dan sekitarnya. Kita memang telah mencapai pertumbuhan pendidikan yang tinggi, namun pemerataan yang rendah adalah fakta yang masih belum dapat dihindarkan. Maraton pemerintah dalam memperbaiki kualitas tenaga kerja lewat pendidikan menemui sebuah dilema. Di mana harus ada pilihan prioritas, antara pertumbuhan pendidikan yang tinggi dengan pemerataan yang rendah atau pemerataan pendidikan yang tinggi dengan pertumbuhan yang rendah.
Tidak ada solusi sempurna dalam menyelesaikan permasalahan kualitas tenaga kerja. Namun yang pasti, kebijakan yang tepat perlu lahir dari para pejabat yang telah mengemban amanat dari para rakyat. Jangan hanya fokus pada pertumbuhan yang tinggi. Penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan yang juga tinggi. Sebab jika tidak, permasalahan besar yang menanti adalah ketimpangan kualitas tenaga kerja hasil dari egosentris pembangunan di Indonesia yang sangat menganak emaskan Pulau Jawa dan sekitarnya.
