Menyikapi Konflik Beragama di Media Sosial
- vstory
Peristiwa berawal pada saat juru bicara partai Bharatiya Janata BPJ Nupur Sharma mengejek Nabi Muhammad di dalam debat televisi. Ia lalu dikecam dan mendapat hukuman skorsing dari partai akibat tingkahnya tersebut.
Selain Sharma, Staf media BPJ Naveen Kumar Jindal, juga dikeluarkan dari partai tersebut karena telah mengejek Nabi Muhammad di media sosial.
Dari kasus tersebut tampak pihak yang kerap berseteru adalah Hindu radikal dan diam-diam disokong pemerintah. Narendra Modi merupakan ketua Partai Bharatiya Janata di pemerintahannya, ia telah mengubah India menjadi negara nasionalis Hindu yang otoriter. Sikap yang demikian semakin terlihat saat parlemen mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.
Menurut laporan institut internasional Studi Strategis IISS, kebijakan itu di antaranya adalah amandemen Undang-undang kewarganegaraan nasional yang dianggap mendiskriminasi umat Islam, dan penghapusan ketentuan otonomi yang diberikan ke Jammu dan Kashmir satu satunya negara bagian mayoritas muslim di India.
Bagaimana keriuhan ini di media sosial terkait sentimen anti Islam yang menjadi agenda justru diperluas oleh media sosial di India dan bagaimana pantauan kasus ini di lini Tanah Air?
Tanggapan Pengamat media sosial sekaligus Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, "Di Indonesia bisa kita lihat memang muncul trend boikot India, dan juga cukup banyak masyarakat Indonesia yang menyuarakan aspirasinya supaya pemerintah segera memberi respons dengan cepat terkait kasus ini. Akan tetapi sudah banyak beberapa narasi yang muncul bahwa pemerintah akan segera merespons kasus tersebut. Media sosial ini menjadi salah satu dilema, di satu sisi akan menjatuhkan netizen, tapi di sisi lain akan bersifat kontroversial seperti hoax, dan juga menimbulkan interaksi yang berlebih".
Bagaimana kemudian menyikapi konflik di media sosial ?
Kita bisa menarik  kesimpulan lebih luas terkait hal ini. Sering sekali kita perlu melihat akar masalah, kemudian lokasinya di mana, dan setelah itu kita bisa melibatkan pemerintah yang berusaha untuk memecahkan masalah tersebut, melalui kerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat.
Dalam konteks ini misalnya, yang dilakukan adalah berencana untuk memanggil pemerintah India supaya bisa menyampaikan pernyataannya sesuai sentimen anti Islam ini. Dan kalau misalkan kasusnya di Indonesia, penting sekali kita untuk kemudian melihat tokoh siapa, atau organisasi apa yang perlu dilibatkan untuk mengecam kasus tersebut.