REGSOSEK: Satu Data Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Kondisi perumahan dan sanitasi air bersih;

3. Kepemilikan  aset;

4. Kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus;

5. Informasi geospasial;

6. Tingkat kesejahteraan; dan

7. Informasi sosial ekonomi lainnya.

Landasan hukum Pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek  didasarkan pada: 1) UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik; 2) PP No 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3) Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 4) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 5) Peraturan Presiden No 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; 6) Peraturan BPS No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS; 7) Peraturan BPS No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. 

Halaman Selanjutnya

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, jajaran BPS melaksanakan Pendataan Awal Regsosek dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Seluruh jajaran BPS diharapkan dapat membantu dan berperan aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing demi suksesnya Pendataan Awal Regsosek.