Politik Uang Dapat Merusak Demokrasi

Ilustrasi stop politik uang
Ilustrasi stop politik uang
Sumber :
  • vstory

VIVA – Demokrasi tidak hanya sebagai alat (instrumen)  atau cara melainkan juga sekaligus merupakan tujuan. Untuk mencapai tujuan dari demokrasi diperlukan juga pola pola pendekatan yang demokratis.

Sebagai sebuah tujuan demokrasi diidealkan sebagai sistem yang menjamin keberlangsungan kontrol rakyat terhadap urusan publik atas dasar-dasar kesetaraan warga negara. Demokrasi bisa dipahami sebagai nilai-nilai.

Dalam ‘Democrasy as a Universal Value” Arty Sen  mengatakan nilai-nilai demokrasi menurutnya bisa diterapkan oleh bangsa. Konsep ini juga dijumpai di manapun bangsa yang telah menganut sistem demokrasi konsep itu mencakup tiga pandangan utama yaitu pertama, tentang pentingnya Hakikat kehidupan manusia. Konsep ini dilandasi oleh pandangan ini bahwa melalui demokrasi, warga negara dapat menjalankan partisipasi politik dan mempunyai kebiasaan politik dalam statusnya sebagai kemanusiaan seutuhnya. Nilai keutuhan kemanusiaan seutuhnya itu merupakan nilai-nilai yang diakui oleh bangsa dan ajaran agama secara .

Kedua, peran pembantu dalam menggerakkan dorongan politik. Menurut konsep ini demokrasi, pemerintah akan bertanggung jawab dan terbuka dalam menjalankan pemerintahannya. Ketiga, fungsi pembangunan dalam pembentukan nilai-nilai. Menurut pandangan ini demokrasi setiap bangsa dapat membentuk nilai-nilai dan membangun kesepahaman tentang kebutuhan, hak, dan kewajiban. Kesepahaman ini perlu dibangun oleh suatu bangsa. Jika mereka ingin mewujudkan demokrasi di negara mereka. Sehingga demokrasi menurut Sen adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihannya sendiri.

Samuel Huntington (1993) mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi itu ada 4 hal, : 1. pemilihan umum, rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur. 2. Rotasi kekuasaan, jabatan atau kekuasaan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang. 3. rekrutmen terbuka, demokrasi membuka peluang untuk berkompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. 4. akuntabilitas publik, pemegang jabatan publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik.

Apa yang dilakukannya sebagai pejabat publik. Maka dari penjelasan itu dapat di berikan kesimpulan tentang demokrasi bahwa sifat demokrasi yang terbuka , adil dan memberikan hak kepada individu maupun kelompok dalam mendapatkan jabatan publik dan pemerintahan. Dan rakyat dalam hal ini memiliki kedaulatan dalam negara melalui perwakilannya yang dipilih melalui kompetisi pemilu.

Dengan adanya kompetisi di Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali di negara demokrasi sebagai cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di pemerintahan. Apalagi Indonesia secara nasional maupun di daerah di tahun 2022 ini merupakan tahun di mana partai politik dan politisi politiknya menyusun strategi untuk berkompetisi untuk pemilu tahun 2024 mendatang.  Dengan berbagai produk dari partai dan politisi ini mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, baik dengan terjun langsung ke masyarakat maupun dengan tulisan – tulisan yang dibuatkan di spanduk spanduk dan baliho.

Halaman Selanjutnya
img_title
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.