- vstory
VIVA – Pasca Indonesia menjadi negara demokrasi, banyak yang tergiur dan juga banyak yang menanyakan, benarkah setiap kasus korupsi yang selalu menghantui bumi Indonesia adalah buah dari demokrasi. Ya, penjahat yang diam juga tahu bahwa mereka akan lama berkuasa, karena berkat monopoli atas kekuasaan yang mereka lakukan telah banyak menjual perlindungan dengan para penjahat. Namun setelah rezim mengalami perubahan menjadi demokrasi, karakter penjahat ini berubah menjadi super berbahaya dan aktif. Mengapa demikian. Perubahan iklim politik dari komunis, otoriter, ke demokrasi ternyata hanya merubah varian penjahatnya serta korupsinya saja.
Saat Indonesia mengalami ke titik yang paling terpuruk dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan tingginya kasus korupsi yang terus berkembang seolah-olah hal ini tidak akan berhenti pada sudah yang ditetapkan. Hampir di setiap hari kita mendengar dan melihat nilai harga mengalami fluktuasi kebutuhan rumah tangga masyarakat, nilai tukar rupiah yang melemah, pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran yang tinggi dan rumah tinggi miskin yang mengalami peningkatan. Sementara di sisi lain kita diperhadapkan kasus korupsi yang banyak melibatkan para pejabat negara dan pejabat politik.
Akan tetapi kemiskinan tidak langsung berpengaruh terhadap demokrasi, politik dan korupsi, ini harus melalui gerak laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang mempengaruhi meningkatnya kemiskinan adalah korupsi yang dapat menyebabkan melemahnya laju pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Korupsi lah yang akan memberikan dampak rusaknya ekonomi Indonesia yang menindas rakyat kecil yang dengannya menyebabkan pertumbuhan pajak berkurang masuk pada negara dan ini akan melemahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan kemiskinan akan tetap bertumbuh yang diakibatkan oleh korupsi.
Selain menghilangkan martabat manusia, korupsi juga tidak akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masyarakat madani, terjadinya degradasi di lingkungan sosial, dan tidak akan berjalannya demokrasi dengan baik dalam suatu negara maka dengan begitu kemiskinan akan tetap mengalami peningkatannya. Sebenarnya demokrasi kita jika berjalan dengan baik, akan memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan, artinya setiap pengambilan keputusan yang demokratis akan berpengaruh besar pada kondisi kemiskinan di suatu negara khususnya Indonesia.
Internal pemerintah juga memiliki pengaruh besar terhadap kemiskinan yakni politik. Selain korupsi, politik adalah merupakan penggunaan wewenang dan kekuasaan dalam kerangka kepemerintahan yang diukur dengan indeks yang bernama stabilitas politik. Umumnya permasalahan kemiskinan dan standar kebutuhan hidup rumah tangga yang sangat rendah sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan dan juga pelayanan yang kurang maksimal, serta kurang layaknya tempat tinggal.
Terjadinya peningkatan korupsi di Indonesia dapat merusak tatanan demokrasi kita mulai dari kompetisi, menurunnya investasi pasar dalam ekonomi juga akan menimbulkan inefisiensi dengan ditandai meningkatnya biaya ekonomi yang tinggi, menciptakan ketidak adilan pendapatan dan menciptakan distorsi pasar yang pada akhirnya kemiskinan akan tetap merajalela akibat korupsi.
Sementara itu, demokrasi yang buruk akan menciptakan meningkatnya kemiskinan, yang di mana kekuatan politik merupakan penggunaan wewenang atas kekuasaan yang memiliki dampak besar terhadap kemiskinan. Lihat saja, ketika politik mengalami ketidakstabilan maka kemiskinan akan meningkat yang disebabkan banyaknya pejabat-pejabat politik yang terjerat korupsi. Sebaliknya, jika politik mengalami pertumbuhan yang baik maka kemiskinan akan menurun yang disebabkan hilangnya korupsi dan stabilitas politik meningkat. Kepentingan bersama adalah sejatinya menggambarkan wujud demokrasi yang substansial.
Sungguh sangat disayangkan, mental pejabat politik kita sebagian banyak yang korupsi. Olehnya, korupsi sendiri secara langsung memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan. Mengapa demikian, pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, serta pengeluaran pemerintah yang pada program-program kesejahteraan dan sosial terhambat akibat korupsi. Proses demokrasi kita di Indonesia terancam akibat korupsi dan kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, dikarenakan perubahan politik hanya akan merubah karakter korupsinya saja.
Demokrasi yang rusak akan menciptakan korupsi dengan varian baru, yang di mana ini akan berdampak pada kekacauan terhadap masyarakat kita yakni aksi anarkisme, kerusuhan antar suku dan agama. Oleh karena itulah, perlu kiranya menumbuhkan kesadaran terhadap para pengambil keputusan sehingga stabilitas demokrasi dan politik di Indonesia tetap terjaga dengan baik, demi generasi kita selanjutnya yang akan membawa negara Indonesia ini dengan baik dan merawat wajah demokrasi kita dengan penuh warna kesejahteraan. (Moh. Taufik Abdullah, S.E., M.E, Penggiat Demokrasi & Peneliti di Institut Kajian Keuangan Negara dan Kebijakan Publik)
