Pecah Kongsi Perahu Koalisi
- vstory
VIVA – Sudah delapan Partai Politik (Parpol) Politik menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP.
Kedelapan Parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Namun, dalam pertemuan ini hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya.
“Saya ingin membacakan pernyataan sikap delapan partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi,“ ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Koalisi pecah kongsi
Bayangkan di parlemen ada 9 partai, PDIP dikeroyok 8 partai. Padahal mereka hampir semua adalah koalisi di kabinet.
Kenapa kok pecah kongsi?
Pemerintah masih bekerja paling tidak sampai tahun 2024 kok sudah pecah sendiri sendiri?
Ini alasannya.
1. Anggaran APBN dan APBD tahun ini 2023 seret, mengalami auto adjustment.
Artinya ya mayoritas kementerian, Lembaga non kementerian, termasuk BUMN cekak. Sepanjang tahun 2022 dan 2023 Indonesia mengalami krisis likuiditas.
Bank bank besar termasuk bank BUMN tutup sales tidak bisa menyalurkan kredit.
Maka seperti anak ayam kekurangan makan koalisi pecah sendiri sendiri.
Dukungan kepada pemerintah Jokowi dianggap bagi bagi kue saat kue nya habis, pesta pun usai. Tinggal cuci piring.
2. Ada tekanan Amerika Serikat (AS)Â gara gara perang Ukraina akibatnya ASÂ mencekik Selat Malaka demi mencegah Tiongkok main minyak dan gas dengan Rusia.
AS mengajak Indonesia latihan perang permanen. Sejak ditanda tangani perjanjian dengan Singapura, Indonesia berhasil meratifikasi perjanjian ekstradisi koruptor di Singapura, sambil Indonesia membuka latihan perang bersama. Sedangkan Singapura didukung banyak kapal induk AS.
3. Bila Indonesia pro AS maka krisis likuiditas akan cair. Syaratnya AS memonitor penegakan hukum agraria tidak boleh serampangan. Dan Indonesia setuju pembelian pesawat tempur F15. Otomatis setelah menteri Agraria diganti TNI, maka menteri pertahanan pun akan perlu diganti yang lebih pro AS.
4. Akibatnya dari tekanan AS ini oligarki tercekik dua kondisi. Masalah HGB tidak lagi bisa diperpanjang otomatis, seperti lahan di IKN, pengajuan HGB syaratnya bayar lagi ke negara @ Rp 2 juta per meter². Ini sudah makan korban mulai Edward Soerjadjaja, Johannes Kotjo, Franky Widjaja, Sindoro, Agung Podomoro, Surya Darmadi, dkk.
