Demokrasi Tanpa Digitalisasi?

VIVA  – Sesuai dengan countdown timer yang terpasang di portal Komisi Pemilihan Umum (KPU), per awal tahun ini 2023, waktu kita menuju pesta demokrasi hanya ‘tersisa’ 408 hari lagi. Jika dikonversikan ke hitungan tahun menjadi 1 tahun, 1 bulan, dan 13 hari. Waktu tersebut terus bergerak menuju hari H yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. 

Baca Juga

Jaga Kedaulatan Bangsa, KAMMI Ajak Semua Elemen Tolak Upaya Provokasi Lewat Aksi

Untuk itu, kata tersisa sengaja penulis berikan tanda petik. Alasannya tidak lain karena mengingat kondisi psikologis para politisi yang akan berjuang memperebutkan kursi idamannya masing-masing. Perjalanan hari itu bagi mereka sungguh sangat terasa sempit. 

Apalagi bagi calon kandidat yang belum mempunyai tingkat popularitas yang tinggi. Pun andaikata memiliki popularitas tinggi, toh belum tentu elektabilitasnya bagus. Elektabilitasnya bagus pun, belum tentu kelak dicoblos oleh masyarakat. Ketika ada yang mencoblos nantinya, juga belum tentu menang.

Baca Juga

Tak Cuma Teknologi, Pendidikan Kedokteran Juga Butuh Kolaborasi

Singkat kata. Butuh stamina yang kuat dan amunisi yang tidak alakadar. 

Sebagai petarung, kita yakin mereka tidak akan mudah menyerah. Untuk menang, banyak faktor yang menentukan. Ditambah lagi dengan derasnya arus informasi yang didukung oleh perkembangan pengguna internet di Indonesia. 

Baca Juga

Kebutuhan Masyarakat Berubah, BRI Insurance Sukses Implementasikan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Layanan

Setidaknya, menurut temuan dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia tumbuh sebesar 77,02%. Sehingga jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 210.026.769 jiwa. Hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia sendiri. 

Kondisi ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita yang hidup di alam demokrasi. Termasuk para politisi dengan partai politiknya yang kelak akan ikut serta dalam kontestasi politik di 2024. 

Tidak cukup dengan memperindah dan update di official website, mereka juga harus rajin ‘kongkow’ di berbagai sosial media yang ada. Mulai dari rajin membuat postingan, sampai balas-membalas komentar-komentar yang berdatangan. 

Tidak cukup sampai di sini, mereka juga harus mengasyikkan diri di ruang maya itu. Mengikuti gaya follower yang super gaul, meskipun hanya sendiri sudah memasuki fase jadul. 

Tidak peduli seberapa persen tingkat gaptek-nya. Interaksi melalui jaringan digital memang sudah menjadi kewajiban. Sampai akhirnya, tidak hanya politisi namun banyak masyarakat Indonesia, terutama figur publik atau yang ingin menjadi figur publik, baik secara personal maupun kelembagaan memiliki ‘tangan kanan’ dalam pengelolaan sosial media dan/atau webnya.

Halaman Selanjutnya

Tanpa disadari juga, kita pun mulai mengenal berbagai profesi yang dulunya sempat tak terpikirkan. Muncul tren-tren profesi baru. Tidak hanya memunculkannya saja, tren permintaan pada profesi ini juga semakin meningkat drastis. Bahkan, spesialis-spesialis baru ini telah bertransformasi menjadi unit-unit kerja baru.