- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo, menyatakan, selain berencana membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menghapus Premium secara bertahap.
Terkait rencana itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta masyarakat tidak mengartikan pernyataan Menkeu soal penghapusan Premium itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, harus dilihat dari sisi lain bahwa pemerintah mencari cara agar subsidi dapat dilakukan tepat sasaran.
"Jangan melihat omongannya (perkataan) Pak Menteri Keuangan dan jangan diartikan bahwa itu akan segera dilakukan," kata Hatta di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat 29 April 2011.
Menurut Hatta, pemerintah saat ini benar-benar mengusahakan bagaimana agar subsidi tepat sasaran dan ini tertuang dalam undang-undang. Masalahnya, saat ini, penerapannya bukan sesuatu yang mudah.
Dia mencontohkan kebijakan pemerintah yang memberikan dana kepada masyarakat di daerah Karawang agar mampu membeli pupuk. Namun, kenyataannya upaya itu tidak mudah meskipun dapat berjalan.
Hal itu karena mobilitas masyarakat Indonesia masih tinggi. Dalam artian, belum memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga menyulitkan pemerintah dalam pendataan.
"Hal seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Jadi, kami harus memadukan semua resources untuk mendapatkan policy responses yang tepat," kata Hatta.
Hatta menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan pembatasan BBM ini agar tidak menimbulkan distorsi pada pasar.
Pemerintah, dia menambahkan, juga tidak mau terlalu reaktif terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia, karena banyak hal yang perlu diperhatikan seperti menjaga inflasi, daya beli masyarakat, dan pengaturan fiskal. (art)
Banjir Bandang Akibatkan Akses Jalan Padang-Bukittinggi Terputus
Para pengendara yang hendak menuju Kota Bukittinggi dan sekitarnya diminta untuk mencari jalur alternatif.
