- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pemerintah berniat mengurangi formasi pegawai negeri sipil sebesar 80 ribu orang per tahun. Hal ini mengingat jumlah PNS saat ini sudah terlalu banyak dan telah mencapai 4,7 juta orang. "Itu di luar TNI dan Polri," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat 18 November 2011.
Estimasi pengurangan tersebut, menurut Azwar berasal dari pegawai pensiun yang tiap tahun mencapai 120 hingga 130 ribu orang. Selain itu, pemerintah juga hanya menerima pegawai baru 30 - 40 ribu. "Jadi setiap tahun kami melakukan pengurangan 80 ribu PNS," katanya. "Bila 10 tahun hilang 800 ribu orang."
Azwar juga menerangkan bahwa pada saat penerimaan dibuka kembali nanti, dipastikan tidak ada penyelewengan penerimaan. "Saya ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi penerimaan tanpa seleksi yang bersih," katanya. "Ujian masuk harus sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Azwar berjanji akan mengawasi proses penerimaan pegawai baru. Apabila ditemukan penyelewengan, maka proses penerimaan akan ditutup di tempat terkait.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan melakukan moratorium atau penangguhan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan untuk menekan jumlah PNS ini berlaku sejak 1 September hingga 31 Desember 2012.
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan 13 orang atas tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado.
