- VIVAnews/Nur Farida Ahniar
VIVAnews- PT Bank Mandiri Tbk menyambut baik rencana Bank Indonesia yang akan mengatur kepemilikan mayoritas perbankan pada akhir Mei mendatang. Bank Mandiri berharap BI tak hanya mengatur batas kepemilikan namun juga izin usaha.
"Bank internasional di luar sudah melakukan penyesuaian, mereka memiliki izin terlebih dahulu tentang batas kepemilikan. Buat kami ini baik sejalan dengan upaya-upaya yang kita lakukan penurunan tingkat bunga. Kalau izin usaha dibatasi sehingga tingkat bunga akan mudah dilakukan," ujarnya.
Bank Mandiri berharap besaran kepemilikan asing dapat ditekan dari saat ini 99 persen menjadi maksimal 51 persen. Alasannya perbankan memegang dana masyarakat. "Jadi kepemilikan mayoritas 51 persen. Tapi nanti tidak tahu aturannya bagaimana, sekarang kan masih 99 persen. Kita sambut baik aturan itu" ujarnya.
Seperti diketahui Bank Indonesia tengah menggodok aturan batas kepemilikan mayoritas, sehingga ijin aksi akuisisi atau merger belum bisa disetujui hingga aturan itu rampung. Hal itu juga berlaku bagi izin merger DBS Group dengan PT Bank Danamon Tbk.
Saya katakan bahwa Danamon-DBS akan diproses setelah aturan kita mengenai batas kepemilikan selesai," ujar Darmin di Gedung BI, Jakarta, Jumat 27 April 2012. "Tapi aturan itu saya sampaikan untuk proses kehati-hatian (prudential), bukan menghambat asing," ujar Darmin.
Setelah aturan ini disahkan, akan diberlakukan seluruh investor. Untuk itu Darmin meminta kepada investor yang ingin mengakuisisi bank di Indonesia harus menunggu aturan tersebut selesai. Selama ini jika ada investor yang mengajukan permohonan juga diberikan alasan yang sama.
"Untuk semua investor, tak hanya untuk asing. Tunggu aturannya, kita akan menyelesaikannya dengan cepat," ujarnya.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
