- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum menilai bahwa pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih untuk pembangunan jalan di pulau terluar seperti Simeulue, Aceh.
Menurut Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Aceh Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Soeryadi, pulau terluar Indonesia ini selama ini kurang diperhatikan pemerintah pusat.
"Simeulue baru saja tahun ini mendapatkan alokasi dana Rp10 miliar untuk pembangunan jalan nasional," ujar Soeryadi kepada VIVAnews di Aceh, Selasa 8 Januari 2013.
Hingga saat ini, menurut Soeryadi, jalan di pulau sebelah barat pesisir Aceh itu baru terhubung dengan jalan lintas timur Sumatera, yaitu ruas Sinabang-Sibigo sepanjang 93,4 kilometer. "Ada juga jalan di lintas barat sepanjang kurang lebih 150 kilometer yang butuh untuk dihubungkan," jelasnya.
Dana Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, dinilai Soeryadi, merupakan suatu kemajuan. Sebab, baru tahun ini Simeulue mendapatkan bantuan dana pembangunan jalan dari pemerintah pusat.
Selama ini, dia menambahkan, posisi jalan di Pulau Simeulue memang bukan merupakan jalan nasional, sehingga anggarannya tidak diperoleh dari pemerintah pusat. Kendati demikian, jalan di pulau terluar ini masuk jaringan jalan strategis nasional, karena letaknya yang menjadi area terluar.
Sebenarnya, Soeryadi menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk membuat kondisi jalan di pulau ini menjadi lebih baik secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun. Namun, dana sebesar itu tidak perlu dialokasikan sekaligus, melainkan bertahap.
Anggaran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar pun dinilainya tidak cukup, karena daerah harus melakukan perawatan jalan yang telah ada.
"Idealnya itu Rp40 miliar per tahun agar mereka bisa membangun jalan sepanjang 10 kilometer. Kalau hanya Rp10 miliar, jalan yang bisa dibangun tiap tahunnya hanya 2,5 kilometer," tuturnya. (art)
