- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengkritik pemerintah yang terus-menerus melakukan impor komoditas pangan. Alasan rendahnya produksi nasional untuk impor dan mengendalikan harga pangan untuk membuka keran impor, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan dan memperbaiki struktur pasar.
"Sedikit-sedikit impor. Justru, saya menduga, dengan kuat kondisi ini didistorsi sedemikian hebat, sehingga dimanfaatkan untuk membuka keran impor," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, seusai acara talkshow ‘Menyoal Tingkat Keamanan pada Buah’ di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta pada Senin 5 Desember 2016.
Tulus membenarkan, impor memang solusi paling gampang untuk menstabilkan harga pasar, namun hal itu malah memberikan keuntungan bagi oknum kartel.
"Ada pemain besar yang mendistorsi pasar dengan cara menimbun, atau apapun, sehingga sebagai alasan untuk mengguyur pasar dengan impor. Justru, ini harus kita tolak," ujarnya.
Ia mengingatkan janji Presiden Joko Widodo sejak berkampanye adalah menjauhkan Indonesia dari impor komoditas. Dia pun menolak keputusan pemerintah untuk menghapus komoditas cabai dan kedelai dari daftar harga acuan tujuh bahan pokok.
"Itu sebagai kedok ketidakmampuan pemerintah mengendalikan atau memperbaiki struktur pasar, khususnya cabai. YLKI tidak setuju, kalau kemudian cabai dilepas sebagai daftar acuan," ujarnya.
Ia mendesak, pemerintah membongkar praktik kartel impor. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus bekerja sama dengan pemerintah membongkar praktik kartel.
"Penyakitnya itu, dugaan kartel, yang tolong dibongkar. Pemerintah berani enggak, bongkar dugaan kartel? Kalau enggak berani, berarti pemerintah terlibat dengan pelaku-pelaku pasar itu," ujarnya. (asp)
