- AP Photo/Robin Utrecht, Pool
VIVAnews - Pemerintah Belanda berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan tetap merencanakan kunjungan ke Belanda dalam waktu dekat setelah sempat ditunda Selasa lalu. Apalagi putusan sidang pengadilan di Den Haag baru saja menolak tuntutan agar Yudhoyono ditangkap saat mengunjungi Negeri Kincir Angin itu.
Demikian menurut Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda di Jakarta. "Pemerintah Belanda tetap menantikan lawatan Presiden Yudhoyono dan rombongan ke negeri kami. Kami menanti jadwal baru dari pihak Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan dalam waktu dekat," kata juru bicara Kedubes Belanda, Alexander Kofman, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 6 Oktober 2010.
Menurut Kofman, pemerintahnya sangat menyayangkan keputusan penangguhan kunjungan Yudhoyono, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Namun, Belanda tetap menanti lawatan kenegaraan bersejarah itu, yang dilakukan setelah Presiden Suharto 40 tahun yang lalu.
Kofman juga mengungkapkan bahwa Duta Besar Belanda, Tjeerd F. de Zwaan, telah berada di negaranya dalam rangka persiapan kunjungan. "Duta besar kami tetap di Belanda menunggu perkembangan selanjutnya," kata Kofman.
Sebelumnya, Pengadilan di Den Haag menolak tuntutan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) agar menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu tiba di Belanda. Keputusan pengadilan itu memenangkan argumen dari pengacara pemerintah bahwa sebagai tamu negara, Presiden Yudhoyono memiliki hak imunitas sehingga tidak bisa jadi subyek gugatan hukum.
Setelah menjalani sidang kilat Selasa lalu, pengadilan hari ini menolak permintaan Presiden RMS di pengasingan, John Wattilete, agar pihak berwenang menangkap Yudhyono terkait dengan pelanggaran HAM di Maluku.
Sidang itulah yang membuat Yudhyono memutuskan menunda kunjungan ke Belanda selama tiga hari pada menit-menit akhir sebelum dia dijadwalkan terbang dari Jakarta, Selasa siang 5 Oktober 2010.
Diajak Jokowi Kunker ke Sultra, Qodari ungkap Tingginya Kepuasan Rakyat ke Presiden
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan turut mengajak Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam kunker itu.
