- AP Photo/Egyptian State Television via APTN
VIVAnews - Mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak, untuk kali pertama membuat pernyataan sejak dia terpaksa turun dari kekuasaan 11 Februari lalu akibat gelombang demonstrasi yang menentang dirinya. Mubarak, dalam pernyataan perdana itu, membantah telah menyalahgunakan kekuasaan, bahkan dia mengancam bakal menuntut pihak-pihak yang memfitnahnya ke pengadilan.
Menurut CNN, rekaman suara pernyataan Mubarak itu disiarkan stasiun berita Al-Arabiya, Minggu 10 April 2011. Menurut kantor berita Associated Press, pernyataan itu direkam Sabtu pekan lalu, setelah para demonstran kembali beraksi di Kairo untuk menuntut dewan militer yang tengah berkuasa agar mengusut tuntas kekayaan Mubarak.
Namun, Mubarak membantah berbagai tuduhan yang menyatakan dia telah melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri selama 30 tahun berkuasa. Mantan jenderal itu bahkan bakal menggugat pihak-pihak yang melancarkan tuduhan palsu.
"Saya sangat sakit hati atas kampanye-kampanye yang tidak adil kepada kami dan tuduhan-tuduhan salah yang ingin memfitnah reputasi, integritas, sikap [politik] dan latar belakang militer saya," kata Mubarak.
"Saya akan menggunakan hak saya untuk menggugat siapapun yang berupaya merendahkan saya atau reputasi saya," lanjut dia. Mantan pemimpin yang sudah berusia 82 tahun itu juga siap bekerjasama dengan pihak berwenang yang menyelidiki kekayaan dia dan keluarganya hingga ke luar negeri.
Mubarak yakin bahwa pihak berwenang tidak akan menemukan properti atau rekening di bank asing atas nama dirinya atau keluarganya, seperti yang dituduhkan selama ini.
Tidak disebutkan di mana Mubarak kini berada. Ketika mundur sebagai presiden pada 11 Februari lalu, Mubarak dikabarkan mengungsi ke kediaman pribadinya di Kota Sharm-el-Sheikh. Namun, muncul pula spekulasi dia sudah lari ke luar negeri. (SJ)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
