- REUTERS
VIVAnews - Islandia telah mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mengadili mantan Perdana Menteri mereka karena lalai mengatasi krisis keuangan sehingga menyebabkan sejumlah bank utama jatuh bangkrut. Sebagai terdakwa, bila nanti terbukti bersalah, mantan PM Geir Haarde bisa mendekam di penjara selama dua tahun.
Menurut kantor berita Reuters, Haarde hadir dalam sidang awal pengadilan khusus di Ibukota Reykjavik, Senin waktu setempat. Sidang ini hasil keputusan parlemen pada 2010. Mereka menuntut Haarde, yang menjadi kepala pemerintah Islandia 2006-2009, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kehancuran ekonomi Islandia.
Dia didakwa lalai mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam menghadapi krisis keuangan. Selain tiga bank utama Islandia bangkrut di akhir 2008, negara berpenduduk 320.000 jiwa itu terpaksa meminjam US$10 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan kreditur lain. Maka, berdasarkan tuduhan jaksa penuntut khusus, Haarde terancam hukuman dua tahun penjara.
Namun, Haarde merasa dirinya dikorbankan oleh pihak-pihak yang juga harus bertanggungjawab atas krisis keuangan di Islandia. Haarde pun menolak dakwaan dari jaksa karena dianggap tidak masuk akal.
"Tidak ada dari kita yang sadar saat itu bahwa ada muslihat di dalam sistem perbankan itu sendiri," kata Haarde yang membela diri di sidang pengadilan. Lagipula banyak warga Islandia sendiri yang menuding bahwa sekelompok kecil pengusaha, bankir, dan politisi harus bertanggungjawab atas krisis di negeri mereka.
"Saya yakin bahwa kita telah berupaya sebaik mungkin untuk mendesak bank-bank agar menyeimbangkan neraca keuangan mereka," kata Haarde. Pemerintah islandia akhirnya mengambil alih kepemilikan bank-bank yang bermasalah setelah muncul resesi keuangan global yang ditandai dengan bangkrutnya bank investasi Lehman Brothers di AS.
Sementara itu, jaksa penuntut menilai bahwa pemerintah sudah seharusnya bertugas mencegah bank-bank mengalami krisis sekaligus mengupayakan agar utang-utang mereka tidak dibebankan kepada para pembayar pajak.
Menurut harian The Washington Post, sidang atas Haarde ini diperkirakan memakan waktu beberapa minggu. Majelis hakim perlu empat hingga enam pekan untuk memberi putusan final atas kasus ini.
Sidang atas Haarde berlangsung di pengadilan Landsdomur, yaitu badan khusus yang dibentuk pada 1905 dalam mengadili pejabat pemerintah. Ini akan menjadi kasus pertama karena Landsdomur belum pernah mengadili pemimpin Islandia atas kasus itu.
Menurut harian The Guardian, pengadilan khusus itu terdiri dari 15 anggota. Mereka adalah lima hakim agung, seorang ketua pengadilan distrik, seorang profesor hukum konstitusi, dan delapan utusan parlemen. (sj)
Ini pentingnya Energi Hijau dan Lingkungan Terlindungi untuk Masa Depan
Pembangunan ekosistem energi hijau di Indonesia bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan.
