- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menepis anggapan bahwa Islam dan demokrasi tak bisa berjalan berdampingan. Indonesia merupakan contoh nyata dari itu semua.
Hal itu disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda ketika membuka konferensi mengenai demokrasi dan inovasi dalam pemerintahan yang baik di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juni 2015. Retno mengakui usia demokrasi Indonesia tergolong masih muda, kalah jauh jika dibandingkan usia demokrasi yang dimiliki negara lainnya, salah satunya Amerika Serikat.
"Kendati demokrasi Indonesia masih muda, namun kami berhasil membalikan pendapat analis dan akademisi, sebagai negara baru demokrasi Indonesia akan menderita, cenderung menjadi negara nasionalis, dan akan memulai perang dengan negara tetangga," papar Retno.
Dia menegaskan, Indonesia berhasil membuktikan itu semua keliru. Indonesia, kata Retno, justru membuktikan diri sebagai negara yang tetap stabil dan memiliki perekonomian yang dinamis.
Bahkan, di masa mendatang, diprediksi dapat menjadi salah satu dari 10 negara dengan perekonomian terkut di dunia. "Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia di bawah demokrasi, pembangunan dan stabilitas bisa terjadi di negara ini," kata Retno.
Islam dan demokrasi pun, dia menambahkan, bisa saling berjalan berdampingan di Indonesia. Hal itu tercermin ketika dalam pemilihan umum tahun lalu, ratusan juta pemilih baik warga Muslim atau non-Muslim turut serta memberikan suaranya.
Ciri unik lainnya dari pembangunan demokrasi di Indonesia saat ini yaitu pemberdayaan wanita yang kian meningkat. Oleh sebab itu, Retno menyebut, demokrasi sudah menjadi satu kesatuan dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Sementara, juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menyebut alasan demokrasi dan Islam bisa berjalan bergandengan lantaran demokrasi di Indonesia turut mempertimbangkan perbedaan budaya dan pandangan agama.
Bali Democracy Forum
Merasa dijadikan rujukan, Indonesia kemudian mempromosikan demokrasi melalui Forum Bali Demokrasi (BDF). Acara pertama digelar tahun 2008 lalu.
"Acara tersebut direspons oleh dunia internasional, karena beberapa alasan. Pertama, karena BDF merupakan acara inklusif, terbuka dan forum antar lembaga pemerintah untuk berdiskusi mengenai perkembangan demokrasi khususnya di kawasan Asia Pasifik," papar Retno.
Yang paling penting, kata Retno, dalam forum tersebut tak ada yang saling menyalahkan atau menghakimi demokrasi di suatu negara tak berfungsi.
Kedua, Retno menjelaskan, BDF tetap mempertahankan beberapa prinsip uniknya yaitu demokrasi harus tetap mengakar, harus merangkul pluraslime dan harus inklusif.
"Sebagai hasilnya, Indonesia telah menyelenggarakan tujuh kali BDF. Setiap tahunnya, jumlah peserta dan pengamat kian meningkat," kata dia.
Konferensi mengenai demokrasi dan inovasi dalam pemerintahan akan digelar pada 7 hingga 13 Juni 2015 di Jakarta serta Bandung. Acara tersebut diikuti oleh 21 peserta dari 16 negara.
SAFEnet: Demokrasi Digital Terkekang Pasal Karet
Kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa kena UU ITE Pasal 27 ayat 3
