- Reuters/Danish Ismail
VIVA.co.id – Pasukan keamanan India memblokir bantuan perawatan medis untuk para demonstran yang terluka di Kashmir. Mereka melakukan hal itu dengan menembaki ambulans, menahan kendaraan medis, dan menyiksa para pasien selama bentrok berlangsung di wilayah bergejolak tahun ini.
Dikutip dari Reuters, Physical for Human Rights (PHR) mengatakan, bukan hanya blokir saja yang dilakukan polisi dan paramiliter selama kerusuhan terjadi, mereka bahkan menunda orang yang terluka mencari bantuan medis. Padahal itu bisa menyebabkan cedera permanen dan kematian.
"Penundaan tersebut seperti misal menghalangi seseorang untuk mendapat perawatan darurat dari tenaga medis, serta fasilitas di masa konflik dan kerusuhan sipil," kata Widney Brown, direktur program PHR, sebuah kelompok advokasi bermarkas di New York.
"Terlebih lagi, para dokter yang kami wawancarai mengatakan polisi hadir di rumah sakit, mengintimidasi pasien dan memantau mereka yang dirawat," ujarnya melanjutkan.
Laporan itu juga menyebutkan, jika pasukan keamanan melecehkan tenaga medis yang coba untuk mengobati demonstran. Mereka juga menghalang-halangi para dokter agar tidak sampai sesegera mungkin ke rumah sakit di mana mereka ditempatkan. Di sisi lain, polisi di Kashmir mengatakan mereka akan menanggapi tuduhan tersebut setelah mereka mempelajari laporan PHR.
Kashmir telah lama menjadi wilayah yang diperebutkan India dan Pakistan selama puluhan tahun. Awal mula kerusuhan dipicu karena pembunuhan Burhan Wani, seorang pemimpin militan separatis populer. Selama enam tahun memimpin, ia dianggap sebagai pemimpin terburuk di wilayah Himalaya yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.
Dalam bentrokan itu, banyak dari mereka yang tewas dan mengalami kebutaan permanen karena tembakan senapan pelet yang diarahkan langsung oleh polisi dan paramiliter ke mata mereka. Setidaknya 80 warga sipil dan lebih dari 10.000 orang mengalami luka serius saat bentrok terjadi pada 8 Juli 2016.
Sementara pemerintah India menegaskan penggunaan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi cedera atau kematian. Polisi di Kashmir mengklaim, senjata pelet adalah senjata non-mematikan, namun mereka terpaksa menembak dari jarak dekat dengan alasan tidak dapat menghindari keadaan genting saat para pengunjuk rasa menyerbu pasukan keamanan.
"Di Kashmir, pengadangan akses perawatan medis bagi ratusan demonstran yang terluka meningkatkan risiko kerusakan permanen, termasuk bagi mereka yang cedera mata," Reuters melaporkan 7 Desember 2016.
(mus)
