- Kemlu RI
VIVA – Berbicara di forum negara-negara D-8, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan masih kurang optimalnya kontribusi organisasi tersebut terhadap dunia global. Menlu Retno juga mengatakan, tantangan pembangunan ekonomi negara-negara D-8 pada saat ini semakin berat.
"Kami harus terus membuat organisasi D-8 tetap menjadi sebuah platform ekonomi yang relevan, memastikan dapat berkontribusi secara nyata kepada kesejahteraan rakyat," kata Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat menteri ke-17 Developing Eight atau D-8 di Istanbul, Turki sebagaimana dirilis Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 20 Oktober 2017.
Dia mengingatkan bahwa negara-negara D-8 juga melakukan kerja sama di bidang-bidang yang secara langsung membawa kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan kaya menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Seperti di bidang pertanian, infrastruktur, dan konektivitas seperti kelautan," kata dia lagi.
Retno melanjutkan bahwa kemiskinan kerap menjadi akar masalah negara dan lintas negara baik itu kejahatan lintas batas termasuk perdagangan narkoba dan terorisme. Oleh karena itu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan selayaknya menjadi prioritas.
Selain itu, ditekankan pula pentingnya kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah agar dapat mengurangi biaya pembangunan.
D-8 dibentuk melalui Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997 dengan anggota Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. D-8 bertujuan menghimpun kekuatan negara-negara berpenduduk muslim dalam memperkuat ekonomi.
Tahun 2017 menandai 20 tahun kerja sama D-8 dan selama keketuaan Turki, telah ditetapkan enam area prioritas kerja sama yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian, energi, perhubungan, dan pariwisata. Setelah pertemuan tingkat menteri akan diadakan KTT D-8 yang akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. KTT D-8 diharapkan akan menghasilkan dua dokumen akhir Istanbul Declaration 2017 dan D-8 Istanbul Plan of Action.
