- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta akan menyerahkan proses hukum kepada polisi terhadap penyandang masalah kesejahteraan masyarakat (PMKS) khusus pengemis yang membawa anak di bawah umur.
Seperti yang disampaikan Kepala Penertiban Satpol PP Pemprov DKI Jakarta, Darwis Silitonga, bila mereka terbukti melanggar UU Perlindungan Anak, tidak akan dibawa ke panti milik Dinas Sosial, melainkan diserahkan kepada polisi.
Penertiban akan dilakukan di lima wilayah secara serentak mulai awal pekan depan. Kegiatan ini akan dilakukan hingga Lebaran, setelah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi.
"Dilakukan secara serentak hingga lebaran, agar bisa menjangkau seluruh wilayah," ujar Darwis, Jumat, 12 Agustus, 2011.
Jumlah PMKS di Jakarta memang mendadak bertambah hingga dua kali lipat saat bulan Ramadan. Dan ini menjadi persoalan tersendiri. Tapi Pemerintah DKI seperti disampaikan Darwis, belum bisa berbuat banyak untuk mengatasi pengemis yang sudah tertanggap hingga berkali- berkali.
"Cukup sulit dan tergantung pada kesadaran mereka.
Prinsipnya tergantung dari pelakunya, ada yg tidak balik lagi ada yg baru keluar sebulan sudah balik lagi," katanya.
Namun menurut Darwis tidak sedikit juga dari mereka yang sudah keluar dari tempat pembinaan justru ingin kembali lagi ke panti sosial.
"Malah ada yang datang ke kantor kami dan minta ditangkap dan dikembalikan lagi ke panti sosial karena ada tempat tinggal, makan, dan uang," ujarnya.
Polisi akan melakukan pemantauan terhadap para pengemis pada bulan Ramadan ini. Bila anak tersebut terbukti disewakan maka memenuhi unsur eksploitasi anak dan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Sesuai aturan dapat didenda Rp200 juta dan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan 13 orang atas tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado.
