- tvOne
VIVAnews – Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Waris dan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Infantri Andrian Ponto telah membenarkan ada 4 anggota TNI yang terlibat aksi geng motor brutal di Jakarta 13 April 2012.
Terkait itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta aparat kepolisian dan TNI untuk serius menguak fakta di balik teror geng motor yang meresahkan masyarakat Ibukota.
“Jangan sampai penangkapan 4 oknum TNI itu hanya untuk meredam emosi publik, tapi harus benar-benar untuk pengusutan,” ujar Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, Sabtu 21 April 2012.
Menurutnya, teror dan kekerasan yang terjadi di Ibukota belakangan ini sudah sampai taraf sangat memprihatinkan dan mencoreng Indonesia di dunia internasional. Sudah tiga orang tewas akibat ulah geng motor yang terjadi pada tanggal 31 Maret dan 13 April 2012.
Keempat anggota TNI dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 6 Tanjung Priok yang terlibat aksi geng motor itu telah ditangkap oleh Polisi Militer. Mereka adalah Serda YP, Serda JP, Praka KM, dan Pratu MK. Keempat anggota Kodam Jaya itu hingga saat ini masih diperiksa Polisi Militer.
“Empat anggota Kodam Jaya itu terlibat karena solidaritas terhadap rekan-rekan mereka,” kata Adrian, Jumat 20 April 2012. Namun menurutnya, mereka tidak ikut menyerang masyarakat. Kodam Jaya sendiri langsung mengumpulkan seluruh intel untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggota mereka.
Mayjen Waris sebelumnya mengungkapkan, dalam perbincangan khusus menyoroti ulah geng motor antara dirinya dan Presiden SBY di Cikeas, terungkap ada petinggi TNI senior – bahkan lebih senior dari Pangdam Jaya, yang berada di belakang aksi geng motor terakhir yang terjadi 13 April 2012 dini hari.
“Saya bilang ke Presiden, mohon maaf saya belum mampu memenuhi keinginan senior saya yang ekstrem,” ujar Mayjen Waris. Mendengar hal itu, menurutnya, Presiden bertanya siapa senior yang ia maksud itu. “Saya jawab lantang: si A, atasan yang memimpin aksi geng motor,” kata dia.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
