- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Sekitar dua jam lebih Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan PD Pasar Jaya menggelar pertemuan membahas masalah pasar di Ibukota.
Tapi, sengketa pengelolaan Pasar Blok A Tanah Abang sama sekali tidak dibahas. Padahal, audit investigatif BPKP 26 Maret 2012 menunjukkan adanya kerugian negara yang berasal dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi sekurang-kurangnya Rp179,56 miliar. Serta tertundanya kesempatan Pasar Jaya untuk mengelola Blok A.
"Tidak (dibahas). Kami tidak singgung ke sana karena tidak ada agenda pembahasan sengketa," ujar Dirut PD Pasar Jaya, Jangga Lubis, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2012.
Menurut Jangga, ia baru akan menyampaikan soal sengketa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu pada kesempatan lain. "Nanti ada waktu tersendiri. Iya nanti semua kami laporkan, tidak ada yang ditutup-tutupi," ucap dia.
Assman Subbid Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun, menambahkan, PD Pasar Jaya sudah menyerahkan masalah ini ke pihak yang berwenang. "Tidak dibahas karena ini sudah masuk ke ranah hukum," jelasnya.
Sengketa pengelolaan Pasar Blok A Tanah Abang terus bergulir. PD Pasar Jaya menilai status pengelolaan Pasar Blok A saat ini ilegal. Perjanjian kerja sama seharusnya berakhir pada 2008, diperpanjang hingga 16 Desember 2009, kemudian status quo hingga 1 April 2011.
Sengketa ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. PT Priamanaya menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi dan menggugat lewat Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam gugatannya, PT Priamanaya Djan International, perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, meminta agar diberikan hak pengelolaan Blok A sampai penjualan kios mencapai 95 persen selama jangka waktu 20 tahun.
Terkait masalah sengketa ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk bersikap. "Ini memang persoalan business to business, tapi Pasar Blok A ini juga aset Pemda DKI Jakarta," kata Ketua Komisi B, Selamat Nurdin.
Menurut Selamat, DPRD selama ini telah mendorong adanya renegoisasi kontrak. BPKP, lanjutnya, juga memberikan rekomendasi dalam audit investigatif yang dirilis Mei tahun ini. Selamat meminta Jokowi meluangkan waktu untuk memperhatikan masalah aset Pemprov yang satu ini.
"Kalau bisa jalan-jalannya dikurangi sedikit, luangkan waktu untuk melihat file lama Pasar Jaya. Gubernur harus memberikan opininya," ujar dia.
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan, laba bersih perseroan tercatat sebesar US$20,8 juta pada 2023.
