Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Meski pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih dua tahun lagi. Tapi, gaung pesta demokrasi warga ibu kota itu mulai terdengar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membahas mengenai anggaran pelaksanaan Pligub 2017 nanti.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membahas mengenai anggaran pelaksanaan Pligub 2017 nanti.
"Kami tadi rapat tentang pengajuan anggaran untuk Pilkada nanti. Saya minta hal ini (anggaran) segera diajukan ke Bappeda agar segera diurus," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Kamis, 16 April 2015.
Dalam pertemuan itu, Djarot menyarankan anggaran tersebut dapat dimasukkan pada APBD 2016 agar pada 2017 nanti dapat langsung dijalankan tanpa menunggu anggaran dibentuk.
"Pilkada 2017 itu kan awal tahun, bulan Febuari. Jadi saya sarankan supaya anggarannya dimasukan ke 2016 saja," ucapnya.
Selain pembahasan anggaran, Djarot mengaku, Pemprov dan KPU juga membahas lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang baru.
Jika sebelumnya persiapan kampanye diserahkan kepada tiap partai masing-masing, maka kini tugas tersebut menjadi tanggung jawab negara melalui KPU.
"Ada beberapa perubahan, seperti alat peraga kampanye sekarang merupakan tanggung jawab KPU, bukan kandidat. Dengan adanya perubahan beberapa poin aturan, maka tentu saja harus dibicarakan lebih detail untuk mengajukan asumsi-asumsi dan perencanaannya," paparnya.
Proses pemilihan umum yang biasanya memakan waktu lebih dari satu hari membuat Djarot mengusulkan agar diadakannya Pilkada hanya satu putaran saja.
"Saya berharap sekali putaran saja selesai. Semua akan kami sampaikan ke teman-teman DPR untuk merevisi UU bagi DKI. Salah satunya tentang Pilkada," katanya.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami tadi rapat tentang pengajuan anggaran untuk Pilkada nanti. Saya minta hal ini (anggaran) segera diajukan ke Bappeda agar segera diurus," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Kamis, 16 April 2015.
