Sengketa Lahan TNI

Dephan dan BPN Perlu Duduk Bersama

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh mengatakan pihaknya kerap menerima laporan mengenai sengketa tanah yang melibatkan TNI. Dia pun menyarankan mediasi.

"Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pertahanan perlu duduk bersama," kata Ridha kepada wartawan, Rabu 20 Januari 2010. Karena, kata dia, kalau tidak dicarikan jalan keluar, sengketa tanah TNI akan terus berlangsung.

Sengketa tanah terbaru, adalah kasus Brigadir Jenderal purnawirawan Herman Sarens yang ditahan paksa Mabes TNI karena dinilai menguasai lahan milik TNI.

Kasus sengketa tanah lainnya, kata Ridha, juga terjadi antara lain di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Dengan duduk bersama ini, kata dia, semua pihak bisa secara terbuka mengetahui aset TNI berapa dan dimana saja.

Kendaraan Tempur Pengawal Para Kepala Negara saat World Water Forum di Bali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tumbuh 5,11 Persen, Airlangga: Tertinggi Sejak 2015

Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

img_title
VIVA.co.id
6 Mei 2024