- ANTARA/Regina Safri
VIVAnews - Masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Yogyakarta sudah hampir selesai. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan, apakah diperpanjang atau ada dasar baru pengisian jabatan itu.
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY yang belum selesai dibahas alias belum rampung, menjadi alasan, masa jabatan Sultan harus segera diperjelas.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah masih mengkaji terkait penambahan masa jabatan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY.
"Itu sedang kita lakukan kajian. Kami masih melakukan telaah, kita belum tentukan. Karena undang-undang Jogja belum selesai," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disela rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Kamis 15 September 2011.
"Dalam waktu dekat ini semoga ada solusi," imbuhnya.
Gamawan menjelaskan, Oktober 2011 ini merupakan akhir masa jabatan Sultan setelah perpanjangan jabatan Sultan pada 2008. "Pak sultan itu sudah 5 tahun, diperpanjang 5 tahun lagi. Kemarin diperpanjang 3 tahun," kata dia.
Tak adanya kejelasan ini membuat sebagian masyarakat Yogyakarta kebingungan. Sehingga, sejumlah kelompok di Yogyakarta akan kembali menggelar sidang rakyat mendukung jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY ditetapkan. Aksi ini digelar pada tanggal 27 Oktober 2011 nanti.
"Elemen-elemen masyarakat yang pro penetapan akan menggelar sidang rakyat untuk penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY yaitu Sultan HB X sebagai gubernur dan Paku Alama IX sebagai wakil gubernur pada tanggal 27 Oktober 2011," kata Sulistyo Admojo, Ketua Paguyuban Dukuh (PANDU), Kabupaten Bantul, DIY, Kamis, 8 September 2011
Menurut Sulis, agenda sidang rakyat untuk penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur tidak akan jauh berbeda dengan agenda utama saat masyarakat Yogyakarta melakukan silaturahmi dalam open house yang digelar di keraton Yogyakarta pada hari Senin, 5 September 2011.
"Masyarakat DIY bersama dengan DPRD Kabupaten-Kota dan Provinsi akan memberikan amanat kepada Sultan dan Paku Alam untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," katanya. (eh)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
