- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suhidi, yang tersangkut kasus pelecehan seksual terhadap salah satu kader wanita Partai Demokrat, akhirnya dicopot dari jabatannya. Posisi Suhidi digantikan oleh Nur Rachamat Yuli Purwanto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bantul.
Pencopotan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul, Senin malam, 28 Januari 2013. Rapat ini dinyatakan memenuhi kuorum dengan dihadiri lebih dari 2/3 anggota dewan.
"Pergantian wakil ketua II DPRD ini merupakan keputusan dari partai Demokrat yang ditandatangani ketua umum partai. Diharapkan pergantian ini mampu meningkatkan kinerja pimpinan dewan," kata Nur Rachamat Yuli, Selasa 29 Januari 2013
Meski pergantian ini sudah disahkan dalam rapat paripurna, Nur Rachamat masih harus menunggu surat keputusan dari gubernur DIY untuk pelantikan wakil pimpinan DPRD yang baru.
"Masih menunggu SK dari gubernur turun dan dilakukan pelantikan wakil ketua II DPRD, maka posisi wakil ketua II masih dipegang saudara Suhidi," ungkapnya.
Terkait dengan posisi ketua BKD DPRD yang dijabat oleh Nur, dia mengatakan, usai dilantik maka jabatan ketua BKD otomatis akan dilepas dan akan ada pengganti yang baru. Siapa nantinya yang mengganti saya serahkan ke mekanisme politik yang ada," tuturnya
Nur pun menegaskan dirinya tetap akan mendorong adanya proporsionalitas pada alat kelengkapan dewan. Sebab selama ini kinerja alat kelengkapan kurang maksimal.
"Penempatan anggota komisi yang tidak proporsional, pimpinan alat kelengkapan yang tidak merata bagi setiap fraksi berdampak pada kinerja yang turun," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat sudah secara resmi mencopot Suhidi dari jabatannya sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencopotan Suhidi ini dilakukan menyusul laporan seorang perempuan berinisial TW, yang mengaku dilecehkan secara seksual oleh legislator lokal ini.
Surat DPP Demokrat yang menetapkan pencopotan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono pada tanggal 23 November 2012. Surat itu ditindaklanjuti dengan SK DPC Partai Demokrat Bantul tentang permohonan pergantian pimpinan DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul.
