Ketua MK Usul Kewenangan Ditjen Pajak Dialihkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyarankan agar sebagian kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dialihkan ke pihak swasta.

Sarwendah Kantongi Alamat Pelaku Komentar Betrand Peto, Bakal Dibawa ke Meja Hijau?

Menurut dia, praktik nakal di lembaga itu sudah akut ditandai banyaknya pegawai pajak yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejumlah operasi tangkap tangan.

"Kalau sudah demikian akut, mungkin perlu dipikir ulang apakah sebagian kewenangan pajak dilakukan swasta," kata Akil ketika dihubungi, Kamis, 16 Mei 2013.

Menurut Akil, pengalihan itu dapat dilakukan pada bagian tertentu yang rawan korupsi. Pengalihan dilakukan sampai sistem di Ditjen Pajak berhasil dibenahi dan mendapat kepercayaan publik kembali. Sementara untuk pegawai Dirjen Pajak bisa dialihkan atau direposisi

"Posisi Dirjen tetap ada, tetapi bagian tertentu yang rawan korupsi seperti penentuan setoran pajak itu yang dialihkan," ungkap dia.

Mantan anggota DPR itu mencontohkan, kasus Ditjen Bea Cukai yang pernah dialihkan ke swasta. "Dulu pernah terjadi wewenang Bea Cukai dilakukan oleh Sucofindo untuk melakukan audit di pelabuhan," kata dia.

Akil berharap agar Dirjen Pajak memperbaiki sistem dan rekrutmen.

Pasangan bercumbu di lift.

Viral Video CCTV Pasangan Paruh Baya Bercumbu Mesra di Lift, Warganet: Gak Mau Kalah Sama yang Muda

Dalam video tersebut terlihat pasangan paruh baya itu bercumbu dengan penuh mesra di dalam sebuah lift yang terlihat sepi tanpa adanya satupun orang yang ada di dalamnya.

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024