Sumber :
- ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
VIVAnews
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjanji akan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Hal itu dilakukan agar warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak eksodus dan pindah kewarganegaraan.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kondisi perbatasan di daratan umumnya wilayah pegunungan, berbukit dengan akses yang relatif sulit dan masih tertutup. Kondisi ini menyebabkan kendali dan pengawasan pemerintah di wilayah perbatasan sangat minim dan rentan pelanggaran.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kelanjutan Nasib Hyoyon SNSD, Bomi Apink hingga Im Nayoung Pasca Paspornya Ditahan Imigrasi Bali
Baca Juga :
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kondisi perbatasan di daratan umumnya wilayah pegunungan, berbukit dengan akses yang relatif sulit dan masih tertutup. Kondisi ini menyebabkan kendali dan pengawasan pemerintah di wilayah perbatasan sangat minim dan rentan pelanggaran.
“Pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” ujar Marwan dalam keterangan pers yang diterima
VIVAnews
Minggu, 16 November 2014.
Di sisi lain, negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka akses dengan infrastruktur yang lebih baik. Akibatnya, warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan lebih memilih mengakses ekonomi ke Malaysia.
Marwan menjelaskan, kasus WNI di perbatasan yang eksodus dan menjadi warga negara Malaysia ternyata sudah terjadi sejak lama. Namun, pemerintah daerah setempat tidak menyikapi kondisi tersebut dengan baik. Akibatnya, eksodus warga desa ke negara lain tak berkurang, sebaliknya justru bertambah jumlahnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Marwan berjanji, masalah desa di perbatasan akan menjadi skala prioritas yang akan digarap kementeriannya. Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga akan memberikan pemahaman nasionalisme kepada warga di perbatasan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” ujar Marwan dalam keterangan pers yang diterima
