- VIVA/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Lebih dari satu jam, Presiden Joko Widodo menggelar rapat pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017. Persoalan kesenjangan sosial menjadi sorotan utama.
Namun saat ini, lembaga tinggi negara juga sedang dihebohkan dengan dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Di mana, banyak nama pejabat, termasuk Ketua DPR Setya Novanto, dan bahkan dari pemerintah seperti Menkumham Yasonna H Laoly turut disebut dalam dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta.
Disinggung apakah pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara dengan Presiden ini juga menyinggung hal itu, Presiden Jokowi membantahnya.
"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria, tidak ada yang lain. Kita setiap rapat memang fokus pada satu masalah, tidak ke mana-mana," jelas Jokowi, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Jokowi mengatakan, pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara hari ini untuk membangun kebersamaan. Membangun optimisme terhadap seluruh program pemerintah yang sudah dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan. Sehingga, diharapkan ada perbaikan tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
"Dan ini akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reformasi agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat," jelas Jokowi.
Pemerintah sudah membagi konsesi kepada rakyat, yakni kepada tanah adat, koperasi-koperasi dan pondok pesantren dan mempercepat pembuatan sertifikat tanah tersebut. Tujuannya, lanjut Jokowi, dengan begitu masyarakat memiliki agunan sehingga bisa masuk pada akses permodalan.
"Yang jelas tahun ini telah siap 12,7 juta hektare. Kemudian di Kementerian BPN kurang lebih ada 9 juta hektare," katanya.
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri, yakni Mensesneg Pratikno, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sementara pimpinan lembaga negara yang hadir, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para wakilnya Oesman Sapta Odang, Mahyudin, Hidayat Nurwahid, dan EE Mangindaan.
Hadir juga Ketua DPR Setya Novanto dan para wakilnya seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Kemudian, Ketua DPD M Saleh dan para wakilnya yakni GKR Hemas, Faroek Muhammad.
Terlihat hadir juga Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Haris Azhar Azis. (one)
