- ANTARA FOTO/Maulana Surya
VIVA – Pernikahan usia muda masih menjadi fonemena yang kerap dijumpai di daerah pedesaan. Permasalahan ini berpotensi juga meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jumlah angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi menjadi alasan penting perlu dicanangkannya kampung Keluarga Berencana (KB) di desa-desa.
Ini juga untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan melaksanakan konsep hidup sehat dan sejahtera. Karena itu, program kampung KB sejatinya tidak hanya berkutat pada aspek edukasi mengenai keluarga berencana saja. Tapi juga mendorong terbentuknya keluarga sejahtera. Karena itu, BKKBN membentuk kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Pembentukan kampung KB terletak di desa Malangrejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini adalah desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.
“Sebelum ditunjuk sebagai kampung KB, aktivitas UPPKS di sini tidak terlalu aktif. Tapi kini warga dapat memproduksi kerajinan,” kata Ketua UPPKS Barokah Desa Malangrejo, Muslimah.
UPPKS dibentuk untuk menjadi strategi guna mendorong peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi kreatif dan mendorong terbentuknya keluarga sejahtera. Edukasi mengenai program keluarga berencana dimasukkan di dalam setiap pelaksanaan pendampingan oleh tim pendamping KB.
“Saat ini pengguna KB semakin bertambah, begitu juga pengetahuan mengenai KB. Kasus pernikahan usia dini juga sudah tidak ada sejak dua tahun terakhir,” ujar Mujiborahman, pembina kampung KB di Desa Malangrejo.
Program kampung KB menyasar daerah dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah jumlah warga miskin di tingkat RW lebih tinggi jumlahnya dari rata-rata jumlah warga miskin per RW di tingkat kelurahan. Apabila kampung KB berada di tingkat desa, maka indikator yang digunakan adalah rata-rata jumlah warga miskin di desa tersebut lebih tinggi daripada rata-rata jumlah keluarga miskin per desa di satu kecamatan.
Selain itu, rendahnya peserta KB aktif dan rendahnya partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga serta tidak adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi faktor lainnya. Hal tersebut ditambah lagi karena desa Malangrejo berada di kawasan wisata dan perbatasan perkotaan dengan potensi kerawanan sosial.
Sekretaris Utama BKBBN, Nofrijal mengungkapkan, pada tahun 2017 telah membentuk 6.000 kampung KB hingga Oktober 2017. Program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini telah memasuki tahun kedua. "Pada tahun 2017 kita targetkan 7.900 kampung KB," ujarnya.
Menurut Nofrijal, pekerjaan rumah BKKBN saat ini adalah menjadikan kampung KB menjadi miniatur progam Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program kampung KB menurutnya juga merupakan upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan melaksanakan konsep hidup sehat dan sejahtera.
