VIVAnews - Partai Demokrat tidak setuju bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut ambil alih kasus dugaan makelar kasus di institusi Polri. SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat dinilai tidak perlu turun tangan.
"Saya kira Presiden tidak perlu sampai turun langsung," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo di sela-sela membuka workshop Strategi Politik Partai Demokrat, Denpasar, Bali, Rabu 24 Maret 2010.
Sejumlah pihak termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mendesak agar presiden mengambil alih dugaan adanya mafia hukum di kepolisian.
Isu yang berangkat dari tudingan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang juga sebagai mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal, dalam penyidikan kasus pajak oleh Polri.
"Biarlah Polri yang menuntaskan masalah itu, jangan terlalu dipolitisi karena dapat mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung," ujar Hadi.
Hadi menolak bila dugaan mafia hukum di badan Polri, bisa menjadi alasan untuk melakukan pergantian terhadap Kapolri. Dikhawatirkan, itu malah membuat persoalan itu seolah semakin besar.
"Bukankah lebih ideal jika persoalan itu dikembalikan kepada institusi yang berwenang, dalam hal itu yang dimaksud dalah Polri," ungkap dia.
Hadi meminta masalah itu jangan terlalu dipolitisi karena justru bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Akan lebih ideal jika persoalan itu dikembalikan kepada institusi yang berwenang, yakni Polri.
Laporan : Peni Widarti | Bali
ismoko.widjaya@vivanews.com
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
