- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin dan mencemaskan perkembangan demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral etika budaya politik.
"Sudah sering kita dengar kandidat dan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak," kata SBY dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010.
Menurut SBY, adalah dapat dimengerti bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik. Kendati demikian, SBY menekankan bahwa sumber untuk politik harus legal dan besarnya tidak melampaui kepatutan.
"Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktek-praktek tidak terpuji," ungkap SBY.
Tindakan tidak terpuji itu mulai dari praktek politik uang hingga terjadinya aksi anarki. Praktek-praktek buruk ini membahayakan integritas demokrasi. SBY mengimbau agar kedepannya harus ditingkatkan lagi kualitas demokrasi, pemerintahan, dan pelayanan publik di daerah.
"Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat," ucap SBY dalam pidatonya.
Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah di beberapa wilayah kerap terjadi kericuhan.
Terakhir Juni lalu terjadi kericuhan pasca-pelaksanaan Pemilihan Bupati Tana Toraja. Satu orang dilaporkan tewas dalam bentrok yang diduga dilakukan oleh kedua kubu pendukung kandidat.
BI Catat Modal Asing Kabur dari RI Pekan Keempat April Capai Rp 2,47 Triliun
BI menegaskan, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan.
