- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru akan mengirimkan nama calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 3 Oktober 3010. Anggota Komisi Hukum DPR Topane Gayus Lumbuun mewanti-wanti jangan sampai ada lagi rekayasa kenaikan pangkat calon Kapolri.
"Tidak boleh lagi ada rekayasa baik tentang jenjang pangkat seperti pada masa lalu maupun karir," kata Gayus Lumbuun dalam keterangan kepada VIVAnews.com
Kendati demikian, Gayus tidak mengambil contoh alasan penyebutan adanya dugaan rekayasa kenaikan pangkat dan karir pada calon Kapolri terdahulu. Yang pasti, kata Gayus, untuk mengantisipasi agar itu tidak terjadi, DPR akan mengujinya dalam uji kepatutan dan kelayakan.
Ketentuan uji kepatutan dan kelayakan secara objektif itu berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 11 huruf 6 Undang-Undang tentang Kepolisian RI nomor 2 tahun 2010.
"Yang menegaskan bahwa Kapolri adalah perwira Polri aktif dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karir," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Gayus menekankan, undang-undang itu bisa menjaga agar calon Kapolri tidak lagi mendapatkan rekayasa pangkat atau karir seperti di masa lalu. "Mencermati itu sebagai bentuk penugasan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan obyektif, akan mendapatkan seorang Kapolri yang sesuai harapan masyarakat," tegas Gayus.
Mabes Polri sudah mengirimkan dua nama calon Kapolri pengganti Bambang Hendarso Danuri yang akan pensiun Oktober ini. Istana sudah menegaskan dua nama itu yakni Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dan Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo. Tetapi, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK) melakukan klarifikas tiga rekening calon Kapolri. Bukan dua.
Keluarga Korban Kecelakaan SMK Lingga Kencana Menangis Pilu saat Terima Santunan Rp60 Juta
Terima Uang Santunan, Keluarga Menangis Pilu
